Main Menu

Pengadaan Tanah Bandara Baru Jogja Dinyatakan Selesai

Mukhlison Sri Widodo
31-03-2018 19:45

Jumpa pers BPN tentang penyelesaian pengadaan tanah bandara baru DIY. (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menyatakan proses pengadaan tanah untuk bandara New Yogyakarta Airport International (NYIA) di Kulonprogo telah selesai. 

Guna pembebasan lahan bandara, PT Angkasa Pura I membayar ganti rugi sebesar Rp 4,1 trilyun.

Hal ini disampaikan Kepala BPN Yogyakarta Tri Wibowo saat ‘Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional’ oleh BPN ke PT AP I pada Kamis (29/3) lalu.

“Penyelesaian proses pengadaan tanah ini sesuai dengan Izin Pemanfaatan Lahan (IPL) yang dikeluarkan pemerintah pada 2015 dan diperpanjang hingga 31 Maret 2018,” jelas Tri di kantornya.

BPN mencatat, proses pengadaan tanah seluas 581,7 hektar itu terdiri atas 3.492 bidang tanah dan terbagi menjadi 4.400 petak. Dari jumlah itu, sebanyak 3.181 bidang sudah terbayarkan, sedangkan 323 bidang dalam proses konsinyasi.

Selain itu, BPN menyebut sebanyak 11 lahan yang sebelumnya masuk dalam rencana pembangunan bandara dibatalkan ganti ruginya karena terkoreksi ulang. Lahan-lahan tersebut rupanya berada di kawasan perbatasan atau sudah diukur oleh satuan tugas sebelumnya.

“Semua berkas hari ini kami serahkan ke PT AP I. Langkah selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi terkait,” lanjut Tri.

Manajer Proyek PT AP I Sujiastono menyatakan, sambil menunggu proses keluarnya sertifikat tunggal lahan bandara, PT AP I tetap menjalankan pembangunan bandara sesuai rencana.

“Untuk 37 rumah dan 27 bidang kosong yang menolak pembayaran konsinyasi, kami tidak memiliki batas waktu  agar mereka pindah. Sepenuhnya kami serahkan kepada mereka,” ujarnya.

Sujiastono menilai, warga yang memilih bertahan membuat suasana tidak kondusif. Apalagi saat ini listrik, jalan, juga tetangga mereka sudah tidak ada. PT AP I menilai semakin cepat mereka mengambil keputusan untuk direlokasi, maka semakin baik.

“Total biaya pembebasan seluruh lahan adalah Rp4,1 triliun. Sebagian besar sudah terbayarkan dan sisanya kami titipkan ke pengadilan, termasuk pembayaran untuk Paku Alam Ground,” katanya.

Sekretaris Daerah Pemda DI Yogyakarta Gatot Saptadi mengatakan Pemda masih membuka kesempatan relokasi bagi warga yang selama ini menolak pembangunan bandara. 

Pemda akan memberikan fasilitas ke lahan relokasi dan di rumah susun yang disediakan.

“Tidak hanya kepada warga penolak atau 37 keluarga di desa Palihan, kesempatan yang sama kami berikan ke 20 keluarga di desa Glagah yang bakal terkena dampak proyek underpass jalur jalan lingkar selatan (JJLS),” ujarnya.

Sesuai rencana, kawasan yang saat ini ditempati 20 keluarga di Glagah memasuki tahap pertama pembangunan underpass JJLS, Juni nanti. 

Pada April, PT AP I April memulai pembangunan landasan dan terminal NYIA untuk mengejar target beroperasi April 2019.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
31-03-2018 19:45