Main Menu

MA Keluarkan Perma Administrasi Perkara Secara Elektronik

Anthony Djafar
06-04-2018 06:51

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah. (Dok. Mahkamahagung.go.id/FT02)

Jakarta, Gatra.com – Memasuki bulan April di tahun politik ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang "Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik".


“Perma ini bentuk keseriusan MA merespon aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah dalam siaran persnya diterima Gatra.com, Kamis (5/4).

Abdullah mengatakan bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan reformasi di bidang hukum acara yang memanfaatkan teknologi informasi. Perma tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit dijangkau dengan waktu yang cepat.

“Perma tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan,” katanya.

Menurut Abdullah, Ada beberapa norma baru dalam Perma tersebut yang patut mendapatkan perhatian, antara lain :

- Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telpon seluler yang telah terverifikasi.

- Pengguna terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yanf diatur oleh Mahkamah Agung.

- Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

- Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

-Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

-Calon pengguna terdaftar melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.

-Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

-Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik.

-Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

-Pengadilan menerbitkan salunan putusan/penetapan secara elektronik.

-Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan/penetapan diucapkan.

-Khusus dalam perkara kepailitan/PKPU salinan putusan/penetapan pengadilan dikirim kepada para pihak paling lambat 7 hari sejak putusan/penetapan diucapkan.

-Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan: tidak perlu lagi mencatat informasi fan register perkara secara manual.

Abdullah mengatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, maka keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat antara lain:
a. dapat mempercepat waktu proses perkara.
b. dapat mengurangi biaya proses perkara.
c. dapat memberikan pembelajaran bagi aparatur pengadilan dan masyarakat untuk mengubah mindset dan cultursetnya.
d. dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
e. dapat meningkatkan integritas melalui pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pengadilan.
f. dapat mempersempit dan meniadakan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku dan pelanggaran kode etik serta Pedoman Perilaku seluruh aparatur pengadilan.

Abdullah juga menyatakan bahwa dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya perma ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan, menetapkan peraturan pelaksanaan dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara di tiap-tiap lingkungan peradilan.

Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
06-04-2018 06:51