Main Menu

Wiranto Bantah Intervensi Proses Verifikasi Parpol

Ervan
11-04-2018 16:21

Ilustrasi Partai Politik. (GATRA/Fatikhin/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai tuduhan dirinya mengintervensi verifikasi partai politik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah hal yang wajar. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sebagai Menko Polhukam ia paham betul apa yang dilakukan.  

“Saya kira tidak perlu ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena Kemenko Polhukam paham betul bahwa kita tidak mungkin mengintervensi proses verifikasi partai politik, untuk apa? Itu hak politik tiap warga negara, boleh-boleh saja mendirikan partai politik, syaratnya sudah jelas, tahapannya sudah jelas, ikuti saja itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/4).

Tuduhan intervensi itu datang dari ketua Partai Idaman, Rhoma Irama, saat hadir di PTUN Selasa (10/4) kemarin. Rhoma membawa secarik kertas berisi berita mengenai Wiranto yang memanggil kepala kamar peradilan PTUN di kantornya, 28 Maret 2018 lalu.

Sebagai seseorang yang pernah mendirikan partai politik dan mengikuti proses verifikasi, Wiranto mengaku, dirinya juga pernah merasakan kegalauan tokoh-tokoh politik yang mendirikan partai tapi tidak lolos verifikasi. Namun, menurutnya, kegalauan tersebut kemudian jangan ditimpakan pada pihak lain karena memang dalam rangka verifikasi itu hasilnya secara administrasi dan faktual. Dikatakan, sudah ada tim yang cukup kuat untuk melakukan penelitian, sehingga hasilnya memang seperti itu. 

“Lah kemudian kalau yang bersangkutan melakukan upaya-upaya hukum itu sah-sah saja dan tatkala upaya hukum itu sudah dijatuhkan memang itu keputusan hukum yang sudah bagian dari proses penelitian yang cukup akurat,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Terkait kegiatan rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 28 Maret 2018 lalu, Wiranto mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dan memang harus dilakukan. Karena pemerintah ingin agar pemilu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses. Menurutnya, hal itu bisa terjadi kalau segenap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemilu itu bisa sinkron dan harmonis. 

“Saya mengundang waktu itu kan KPU juga kita undang, Bawaslu kita undang. Kemudian Kementerian Dalam Negeri saya undang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BIN, Kapolri, Panglima TNI, semuanya kita undang untuk ayo masing-masing kita sinkronkan ini,kita harmoniskan ini,” lanjutnya. 

Untuk Pengadilan TUN, Menko Polhukam menjelaskan bahwa yang diundang bukanlah Ketua Pengadilan melainkan Kepala Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pejabat Mahkamah Agung yang mengurusi masalah TUN. Sehingga tidak ada urusan dengan pengadilannya, tapi dengan masalah-masalah yang menyangkut bagaimana agar semua kegiatan ini bisa sinkron, baik kegiatannya maupun waktunya. 

“Itu tugas saya memang dan itu bukan intervensi terhadap partai politik, tapi intervensi terhadap bagaimana kita bersama-sama untuk bisa melakukan penyelenggaraan pemilu dengan sasaran tadi yaitu aman, tertib, lancar, dan sukses,” ucapnya.

Menko Polhukam pun mengundang agar pihak yang menyampaikan dugaan tersebut untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. “Lebih baik tidak usah duga-duga, datang ke kantor saya, bicara dengan Menko Polhukam. Kita dialogkan, nanti bisa jelas, ketimbang ada dugaan di medsos (media sosial),” tutup Wiranto.

 


Reporter: Ervan Bayu

Editor     : Cavin R. Manuputty

 

 

 

Ervan
11-04-2018 16:21