Main Menu

Penyidik KPK Limpahkan Kasus Bupati Lamteng ke JPU

Iwan Sutiawan
16-04-2018 16:29

Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa di gedung KPK, Jakarta. (ANTARA/Wahyu Putro A/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus suap Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa, kepada jaksa penunut umum (JPU) atau pelimpahan tahap dua.

"MUS, Bupati Lampung Tengah, hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atau tahap dua," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Senin (16/4).

Penyidik melimpahkan kasus ini ke tahap dua karena penyidikannya sudah dinyatakan lengkap. Dengan demikian, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng itu akan segera menjalani sidang atas kasus suap kepada sejumlah anggota DPRD Lamteng yang membelitnya.

KPK menetapkan Mustafa karena diduga menyuap sejumlah DPRD Kabupaten Lamteng guna memuluskan persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lamteng tahun anggaran 2018.

Persetujuan untuk pinjaman dari Pemda Lamteng itu untuk salah satu BUMN yakni PT SMI sebesar Rp 300 milyar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastrktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penetapan tersangka calon gubernur (cagub) Lampung tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta, Lampung, dan Lamteng pada Rabu hingga Kamis kema (14-15/2).

Bupati Mustafa diduga memberikan arahan untuk menyediakan uang sejumlah Rp 900 juta dari kontraktor untuk memenuhi permintaan pihak DPRD Lamteng Rp 1 milyar. Sedangkan sisanya Rp 100 juta, disediakan dari dana taktis Pemda Lamteng.

"Jadi diduga arahan bupati itu agar uang diambil atau diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 dana taktis Dinas PUPR sebesar Rp 100 juta dengan total Rp 1 milyar," ujar Febri.

KPK menyangka Mustafa, Bupati Lamteng selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah OTT di Jakarta, Bandar Lampung, dan Lamteng, KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamteng, J Natalis Sinaga; Anggota DPRD Lamteng, Rusliyanto; dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng, Taufik Rahman.

KPK menyangka Taufik sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Natalis dan Rusliyanto selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
16-04-2018 16:29