Main Menu

Hardy Dicecar Soal Permintaan Uang ''Memuluskan'' Anggaran Satelit Monitoring

Iwan Sutiawan
16-04-2018 19:01

Hardy Stefanus.((ANTARA/Risky Andrianto/re1)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Hardy Stefanus,
anak buah dari Direktur Utama (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, soal permintaan uang dari Fayakhun Andriadi.

"Penyidik mendalami terkait kronologis permintaan dana, termasuk pengetahun saksi terkait aliran dana ke tersangka FA [Fayakhun Andriadi] dari tersangka sebelumnya Fahmi Darmawan," kata Fabri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Senin (16/4).

Penyidik memeriksa Hardy sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun dalam kasus suap pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN-Perubahan 2016 untuk pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Selain Hardy, penyidik juga memeriksa saksi Lie Ketty selaku pemilik Toko Serba Cantik Melawai. Terhadap saksi ini penyidik memperdalam keterangan saksi dari pemeriksaan sebelumnya terkait aliran dana dari penyedia jasa kepada tersangka yang diduga ditransfer maupun dilakukan penukaran pada money changer atau valas.

Dalam kasus ini, Fayakhun saat menjabat anggota Komisi I DPR RI diduga menerima fee sebagai imbalan mengurus anggaran proyek pengadaan satelit monitoring untuk Bakamla. Dia diduga menerima uang sejumlah US$ 300,000. Selain itu, diduga mendapatkan imbalan 1% dari proyek senilai Rp 1,2 trilyun atau sebesar Rp 12 milyar.

Dia menerima uang tersebut dari Direktur Utama (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah yang menyerahkan uang tersebut melalui anak buahnya bernama Muhammad Adami Okta secara bertahap, yakni sebanyak empat kali.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan OTT terkait suap kepada petinggi Bakamla setelah KPK mendapatkan beberapa keterangan saksi, sejumlah surat, barang elektronik, dan fakta persidangan beberapa terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

KPK menyangka Fayakhun melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
16-04-2018 19:01