Main Menu

Penyalahgunaan Data Facebook, Polri Imbau Masyarakat Lapor Ke Direktorat Siber

Birny Birdieni
16-04-2018 19:04

Ilustrasi Facebook.(Shutterstock/re1)

Jakarta,Gatra.com- Polri dan Kemenkominfo sepakat bekerjasama dalam menangani skandal penyalahgunaan data 87 juta pengguna Facebook oleh perusahaan konsultan politik asal Inggris, Cambridge Analityca. Dari 87 juta data pengguna tersebut, 1,3 juta di antaranya adalah data pengguna di Indonesia.

 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan Polri dan Kemenkominfo akan menangani masalah ini dengan serius. Pasalnya, ini bukan kali pertama jejaring sosial asal Amerika Serikat ini menimbulkan kegaduhan.

 

"Sebelumnya, kasus Rohingya di Myanmar yang juga dibenarkan oleh Facebook. Lalu, pertikaian antara umat Muslim dan Hindu di Srilanka menjadi semakin parah dengan adanya pemberitaan melalui Facebook," kata Iqbal melalui keterangan persnya kepada wartawan, Senin (16/4).

 

Hingga saat ini, lanjut mantan Kapolres Surabaya ini penyidik Kepolisian belum mengambil keterangan dari pengguna yang merasa datanya disalahgunakan. Untuk itu, Polri mengimbau kepada masyarakat yang datanya disalahgunakan untuk segera melaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

 

"Bagi siapapun yang menerima pemberitahuan langsung dari Facebook agar menjelaskan pengalaman pribadinya secara langsung sebagai saksi," imbau Iqbal.

 

Iqbal mengatakan terkait ada atau tidaknya dugaan tindak pidana dalam persoalan ini sangat ditentukan berdasarkan temuan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Sejauh ini,  penyidik berencana mengadakan pertemuan dengan perwakilan Facebook di Indonesia guna mendapati keterangan dan konfirmasi akan isu yang meresahkan masyarakat ini. 

 

"Karena sesuai dengan fungsinya sebagai media sosial yang dengan cepat dapat menyebarkan informasi tanpa batasan wilayah dan waktu, Polri maupun Kemenkominfo turut mengkhawatirkan jika Facebook dijadikan alat utama demi kepentingan individu untuk melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab. Misalnya, menyebar fitnah, pencemaran nama baik, provokasi, penyebaran hate speech (ujaran kebencian), hoax dan fakenews (berita bohong) yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

 

Oleh karena itu, kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, bentuk tindakan yang akan diberikan kepada Facebook masih dipertimbangkan oleh Kemenkominfo selaku regulator. Sejauh lanjut Iqbal, Facebook masih memenuhi standar yang berlaku sesuai norma, etika dan adat istiadat yang ada di Indonesia.

 

"Makanya keberadaannya akan tetap terjamin di Indonesia. Polri maupun Kemenkominfo bersama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjadi bagian pengawasan dari setiap informasi yang ada di media sosial Facebook," tandasnya.

 


Reporter : DPU

Editor : Birny Birdieni

Birny Birdieni
16-04-2018 19:04