Main Menu

Dirut Usaha Batanghari Mangkir Pemeriksaan KPK Soal Zumi Zola

Iwan Sutiawan
16-04-2018 19:15

Gedung KPK (GATRA/Erry Sudiyanto/re1)

Jakarta, Gatra.com - Direktur Utama (Dirut) PT Usaha Batanghari, Abdul Kadir, mangkir pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk Gubernur Jambi, Zumi Zola, dalam kasus dugaan gratifkasi sejumlah Rp 6 milyar.

"Abdul Kadir saksi untuk tersangka ZZ [Zumi Zola] dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi belum ada informasi," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Senin (16/4).

Sedangkan enam orang lainnya, di antaranya empat petinggi perusahaan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi untuk tersangka Zumi Zola.

Keempat petinggi perusahaan tersebut yakni H Ismail Ibrahim alias Mael selaku Dirut PT Merangin Karya Sejati, Direktur PT Hendy Mega Pratama, Irwan Nasution; Direktur PT Blistik Jaya, Djamino, dan Direktur PT Dua Putri Persada, Fatmawati.

Selain itu, penyidik juga memeriksa dua orang saksi lainnya juga untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Zumi Zola, yakni Nano selaku staf atau pegawai di PT Merangin Karya Sejati dan Hardono alias Aliang dari swasta.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka karena mereka diduga bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima gratifikasi sekitar Rp 6 milyar terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Uang sejumlah itu diduga diterima tersangka Zumi Zola dan Arfan dari sejumlah kontraktor yang menggarap sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang tersebut di antaranya disinyalir diberikan sebagai "uang ketok palu" kepada anggota DPRD Jambi.

KPK menyangka Zumi Zola dan Arfan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka Zumi Zola dan Arfan ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. Kasus suap itu terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Jambi beberapa waktu lalu.

Dalam kasus pengesahan APBD Jambi ini, KPK awalnya menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
16-04-2018 19:15