Main Menu

Komisi I Tegaskan Facebook Indonesia Harus Patuh UU Perlindungan Data Pribadi

Birny Birdieni
17-04-2018 12:31

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo. (Dok. Gatra/Abdul Malik MSN/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo memastikan Facebook untuk tunduk kepada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dalam pembahasan di Komisi I DPR RI. Hal ini ia tegaskan mengingat CEO Facebook Marc Zuckerberg justru menolak UU Privasi saat berbicara di depan  Kongres Amerika Serikat.

 

"Kami sedang membahas RUU Perlindungan Data Pribadi, saya tegaskan Facebook harus tunduk akan aturan itu mengingat bos Anda menolak UU Privasi," kata Roy Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Facebook Indonesia, di Gedung DPR RI, Selasa (17/4).

 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR lainnya, Meutya Hafid yang mempertanyakan MOU antara Facebook dengan peneliti bernama Dr. Aleksandr Kogan yang membocorkan data tersebut kepada Cambridge Analytica. "Kontrak ini penting untuk melihat sejauh mana kesalahan yang Facebook lakukan," katanya.

 

Saat ini ada 114 juta masyarakat Indonesia yang mengakses Facebook satu kali dalam setiap bulannya. Menurut Facebook Indonesia, total akun bocor di Indonesia adalah 1.096.666 orang atau 1,26% dari total jumlah terdampak secara global.

 

Facebook Indonesia menyebut ada 758 ribu orang Indonesia telah memasang aplikasi "thisisyourdigitallife" terhitung dari November 2013 hingga 17 Desember 2015. Angka ini berarti sebanyak 0,25% total pemasang aplikasi di dunia. 

 

Hadir dalam RDP Komisi I DPR RI tersebut  Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hartari dan Vice President of Public Policy Asia Pasifik, Simon Miller. Dalam kesempatan tersebut, Simon menegaskan kalau tidak ada kesepakatan spesifik antara Facebook dengan Dr. Kogan selaku pihak ketiga pembuat aplikasi.

 

"Facebook tidak ada hubungan dengan Cambridge Analytica, namun yang ada Cambridge Analytica dan Dr Kogan. Tidak ada dokumen yang hubungkan Cambridge Analytica dan Facebook," ungkap Simon menjelaskan.

 

Namun anggota Komisi I, Evita Nursanti menegaskan bahwa Facebook tidak bisa lepas tangan akan kebocoran yang dilakukan oleh Dr. Kogan tersebut. Dalam hal ini tidak bisa salahkan kepada Dr. Kogan. 

"Facebook harus monitor terutama karena ada jutaan data disana. Seharusnya ini harus bisa terdeteksi oleh sistemnya," ungkap Evita menegaskan.

 

Evita juga mempertanyakan tentang audit Facebook akan hasil dari kebocoran data akun Facebook tersebut. Ini menjadi hal penting yang bahkan Menteri Komunikasi Informasi dan Teknologi, Rudiantara tagih harus dipenuhi oleh Facebook Indonesia.

 

Bahkan Evita juga meminta kepastian mengenai kebocoran yang terjadi di pemilu Amerika Serikat tersebut. "Apakah ada jaminan itu tidak terjadi di negara lain juga. karenanya penting audit investigasi," ia menegaskan.

 

Hal lainnya, Evita mengatakan kalau pihak Facebook Indonesia juga sudah defensif dengan mengatakan kalau Dr Kogan bukan karyawan Facebook. sehingga dalam hal ini, Facebook bukan pihak bersalah.

 

Sedangkan CEO Facebook Marc Zuckerberg pun meminta maaf di kongres hal ini sebagai bentuk kesalahannya. "Padahal disini ada moral obligation dimana Facebook punya misi sosial," katanya.


Editor: Birny Birdieni

Birny Birdieni
17-04-2018 12:31