Main Menu

HMPI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Impor Dosen Asing

Andhika Dinata
18-04-2018 16:59

Menristek dikti M. Nasir (GATRA/Agriana Ali/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendatangkan dosen luar negeri ke Indonesia dalam rangka menggenjot mutu pendidikan menuai kritikan.

 

Sebelumnya Menristekdikti M. Nasir mengungkapkan dengan ditekennya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempermudah kampus dan Perguruan Tinggi untuk merekrut dosen asing mengajar di Indonesia.

Kemenristekdikti, kata Nasir, akan fokus pada penyerapan tenaga pengajar Universitas dari luar negeri yang memiliki kompetensi di bidang sciences, engineering, dan technology.

Dengan didatangkannya tenaga pengajar asing diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa di kampus.

Ia menyebut beberapa negara telah menyampaikan minatnya untuk mengirimkan tenaga pengajar ke Indonesia. Di antaranya: Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (DPP HMPI) Andi Fajar Asti mengungkapkan Pemerintah melakukan langkah gegabah bila kebijakan “impor” dosen dilakukan.

Menurutnya kebijakan itu tidak efektif bila melihat ketersediaan kompetensi dosen yang ada di Indonesia saat ini.

“Kami pikir menteri harus mempertimbangkan ulang rencana itu karena kami anggap itu bukan solusi terbaik untuk membuat kualitas pendidikan kita bisa bersaing dengan negara lain,” kata Andi dalam pesan tertulis kepada GATRA.

Bila yang menjadi alasan adalah mengejar ketertinggalan di bidang basic sciences maka hal tersebut menurutnya kurang tepat.

"Buktinya alumni yang sudah menyelesaikan studi di luar negeri tersebut cukup banyak. Malahan ketika mereka (alumni) kembali ke Indonesia mereka merasa tidak diberdayakan dan itu fakta,” ujarnya lagi.

Andi menghimbau agar Pemerintah justru mendorong alumnus Indonesia yang sudah berkuliah di luar negeri untuk mengimplementasikan keilmuannya melalui riset yang berkolaborasi dengan dunia Industri.

“Jika itu tetap dipaksakan, maka kami mempertanyakan program Pemerintah yang telah mengeluarkan triliunan uang negara dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Kalau boleh kami menyimpulkan program itu gagal total,” tandasnya.

Dirinya menerangkan kebijakan impor dosen yang digagas Pemerintah hanya disiapkan dalam rentang waktu tiga (3) tahun. “Artinya dampak memang tidak signifikan”.

Ia menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Pemerintah menurutnya akan lebih baik mengancang strategi memperbanyak pengiriman mahasiswa ke luar negeri untuk penguasaan ilmu sains, matematika, dan teknik.

“Cara ini jauh lebih memberikan efek domino, sehingga alumni dari luar negeri secara kuantitas lebih banyak. Juga akan berdampak pada peran pengabdian yang bukan hanya sekadar tiga tahun saja,” tandasnya.


Reporter : Andhika Dinata
Editor : Mukhlison

Andhika Dinata
18-04-2018 16:59