Main Menu

Pengangkatan 4000 Bidan Desa Adalah Keadilan Bagi Semua

Cavin Rubenstein M.
22-04-2018 23:12

Saleh Partaonan Daulay (Dok Humas DPR RI/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Rencana pemerintah mengangkat 4 ribu bidan desa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dianggap sebagai keadilan bagi semua pihak. Hal itu disampaikan oleh wakil ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. "Ini soal rasa kemanusiaan," kata Daulay dalam keterangannya kepada Gatra.com, Minggu (22/4).

Pimpinan komisi yang membidangi kesehatan itu menjelaskan bahwa pengangkatan status para bidan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap jasa bidan selama menjalankan tugasnya di daerah.

"Presiden segera menandatangani [Keppres] sehingga pengangkatan para bidan di daerah yang menjadi tulang punggung penggerak kesehatan masyarakat di daerah 3T itu bisa segera selesai," kata Daulay. Karena dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, ia mendengar bahwa pengangkatan bidan desa sebagai CPNS itu tinggal menunggu Keppres saja.

Pun pada awal Maret lalu, dikabarkan bahwa pemerintah akan segera mengangkat sebanyak 4.153 bidan berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang berusia 35 sampai 40 tahun menjadi CPNS lewat Keppres. Setelah sebelumnya pemerintah telah mengangkat 37 ribu, dari total 47 ribu bidan desa berstatus PTT untuk mendapat status CPNS.

“Bagaimanapun, ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, demi kemanusiaan,” kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menerima perwakilan Bidan di kantornya, awal Maret lalu.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan salah satu alasan pengangkatan bidan PTT menjadi prioritas didasarkan pada masa pengabdian. "Kita lihat tugas mereka di pedalaman, mereka menjadi penyelemat ibu yang mau melahirkan, dan itu perjuangan," tutur Moeldoko.

Moeldoko menegaskan pemerintah Jokowi akan memperhatikan status tenaga kontrak maupun honorer yang mengabdi kepada masyarakat namun proses pengangkatan berjalan secara bertahap.

Keputusan pemerintah mengangkat bidan desa itu disambut baik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi yang mengaku bahwa pengangkatan bidan PTT itu memang sudah dinantikan sejak lama, meski sudah mendapatkan kesejahteraan yang lumayan namun status mereka sebagai PTT belum bisa menjamin kepastian nasib.

Emi mengungkapkan PP IBI berupaya membantu memfasilitasi agar bidan desa PTT itu bisa diangkat menjadi PNS melalui audiensi atau pertemuan dengan Kementerian PANRB, Kemenkes dan Kemensetneg. "Dari pemerintah sudah ada lampu hijau gitu. Tapi sampai sekarang belum,” tutur Emi.

Dia berharap setelah para bidan desa itu ditetapkan menjadi PNS mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan


Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
22-04-2018 23:12