Main Menu

Bawaslu dan KPU : Silakan Perang Tagar, Asal Jangan Libatkan Parpol dan Kampanye

Sandika Prihatnala
05-05-2018 14:38

Ketua KPU RI Arief Budiman. (ANTARA/Reno Esnir/re1)

Jakarta, Gatra.com - Meskipun Pemilihan Presiden 2019 masih setahun lagi, sudah ada beberapa partai yang mendeklarasikan pilihannya. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan Deklarasi calon kandidat yang dilakukan tidak menyalahi aturan. Bahkan pengerahan massa pun bukan sebuah pelanggaran, asalkan tidak ada atribut partai politik.

 

Hal ini dimaksudkan karena belum memasuki masa kampanye. Tak hanya itu, Bawaslu menyoroti ramainya perang tagar di media sosial. Menurutnya, Bawaslu mempersilakan perang tagar, fenomena ini merupakan adu kreasi dan menjadi bagian dalam rangka kebebasan berekspresi tanpa melibatkan parpol.

"Silakan saja. Boleh saja. Tapi kalau ada parpol tidak boleh. Sepanjang masih dalam koridor aturan, saya yakin dapat berjalan beriringinan," ucap Rahmat Bagja.

Banyaknya pengerahan massa yang telah menetapkan dukungan pada kandidat, lanjut Bagja, menjadi kekhawatiran tersendiri. Kondisi semacam ini dapat menjadi celah dari pelanggaran kampanye.

Walapun sejauh ini pihak Bawaslu belum meenemukan adanya pelanggaran tersebut. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran kampanye, Bagja mengimbau agak seluruh masyarakat dapat berhati-hati dan tidak berpartisipasi untuk berkampanye lebih awal.

Pernyataan serupa dinyatakan pula oleh Ketua KPU, Arif Budiman menuturkan masyarakan harus menaati aturan kampanye yang berlaku. KPU mengaku senang dengan adanya perang tagar. Hal ini dapat memacu semangat demokrasi masyarakat pada Pilpres mendatang.

Arif Budiman mempersilakan masyarakat untuk mengambil peranan dari fenomena perang tagar. "Banyak orang yang merespon tahapan Pemilu, ide Pemilu, kita harusnya bersyukur, karena membangkitkan semangat siapa saja," paparnya.

Arif berujar walaupun diberikan kebebasan, masyarakat harus menyepakati aturan main yang berlaku. Aturan yang dilarang seperti; unsur penghinaan, intimidasi, serta fitnah, yang tertuang dalam undang-undang.

Tak hanya itu Arief pun melarang aksi parpol memanfaatkan perang tagar untuk berkampanye. Berdasarkan hasil keputusan parpol dapat berkampanye pada September 2018.


Reporter : RAS

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
05-05-2018 14:38