Main Menu

Hanafi Rais: Bola Panas Revisi UU Antiteror Ada di Pemerintah

Mukhlison Sri Widodo
12-05-2018 12:25

Hanafi Rais (GATRA/Arif Koes Hernawan/yus)

Yogyakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Pemberantasan Terorisme Hanafi Rais mengatakan bola panas penyelesaian UU ini ada di tangan pemerintah. 

 

Pemerintah diminta tegas menentukan definisi terorisme sehingga bisa ditunjuk instansi yang berwenang menangani.

“Dua tahun berjalan, Revisi UU Terorisme sudah mencapai 99 persen. Pansus tinggal melakukan penyisiran dari awal sampai akhir dari sisi keredaksian dan menunggu definisi terorisme yang baku oleh pemerintah,” kata Hanafi, Jumat (11/5) malam di Yogyakarta.

Menurut Hanafi, saat ini pemerintah belum memiliki definisi baku terorisme, apakah akan dimasukkan ke peradilan kriminal (criminal justice) atau menggolongkannya ke gerakan yang membahayakan keamanan negara.

Sebab, dari penentuan definisi ini, instansi yang menanganinya berbeda. Jika dikategorikan criminal justice maka Polri yang berwenang. 

Namun jika teroris dianggap ancaman yang membahayakan negara maka TNI yang mengatasi.

Saat ini, kewenangan penanganan aksi terorisme ada di Polri karena pemerintah mendefinsikan teroris sebagai criminal justice. Sementara TNI hanya diperbantukan.

“Padahal aksi terorisme sekarang berubah. Tidak hanya berhubungan dengan aksi kekerasan, namun sudah mengarah pada ancaman negara, seperti yang terjadi di Mako Brimob,” lanjut anggota DPR Fraksi PAN ini.

Menurut Hanafi, kasus Mako Brimob dikategorikan ancaman negara karena teroris yang terdesak  menguasai aset yang menjadi simbol negara. 

Dalam kasus ini, ia melihat seharusnya TNI yang menangani.

Karena itu, sebagai pembawa usulan revisi UU Pemberantasan Terorisme, pemerintah diminta mempertegas definisi terorisme.

Setelah itu, untuk mempertegas porsi kewenangan TNI dan Polri, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tupoksi penanganan oleh keduanya.

“Bola panas ada di pemerintah. Jika mau rampung cepat, pemerintah harus satu suara,” ujar Hanafi yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PAN.

Mengenai pasal pencabutan kewarganegaraan jika seseorang terlibat aksi terorisme, Hanafi mengatakan hal itu sudah dijelas diatur dalam UU Kewarganegaraan, namun pelaksanaannya sulit.

Ia justru bertanya jika dicabut kewarganegaraannya, maka siapa yang akan bertanggung jawab.

Karena, kata dia, tidak semua negara mau menerima orang yang terlibat terorisme dan muaranya pasti akan dilimpahkan ke negara asal. 

"Ini seperti lingkaran setan," kata dia. 


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
12-05-2018 12:25