Main Menu

Kasus Fredrich, Ahli: KPK Harus Tunggu Putusan Kode Etik Advokat

Iwan Sutiawan
16-05-2018 18:07

Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik, Fredrich Yunadi mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/5).(ANTARA/Dhemas Reviyanto/RT)

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum terdakwa Fredrich Yunadi, Supriyanto Refa, mengatakan, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu putusan perkara kode etik advokat untuk menentukan apakah bisa memproses kliennya dalam kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP tersangka Setya Novanto atau tidak.

Supriyanto di Jakarta, Rabu (16/5), mengatakan, bahwa hal tersebut sesuai pendapat Prof. Dr. Muzdakir selaku ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang dihadirkan pihaknya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5).

"Iya [harus menunggu putusan kode etik advokat] karena itikat baik seorang pengacara yang sedang melaksanakan tugas profesinya, wewenang organisasi profesi menilainya," kata dia.

Pada sidangan kemarin, lanjut Supriyanto, Muzdakir berpendapat, bahwa penegak hukum seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan Kode Etik ke Dewan Kehormatan Profesi Advokat jika ada advokat yang diduga terlibat kasus hukum.

Menurut Muzdakir, jika advokat terbukti melanggar kode etik, maka dapat direkomendasikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dan sebaliknya, tidak diproses jika dugaan pelanggaran kode etiknya tidak terbukti.

"Penyidik wajib menghormati profesi advokat seperti juga profesi press, profesi dokter, profesi jaksa, polisi bahkan hakim juga sama, wajib terlebih dahulu diperiksa kode etiknya, tidak boleh langsung diproses pidana. jika sampai dianggap melanggar harusnya melalui sidang kode etik dulu," katanya.

Menurutnya, Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tindak pidana lain yang berkaitan tindak pidana korupsi sesuai tertera dalam Bab III. Sedangkan tindak pidana korupsi tertera dalam Bab II UU Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 21, lanjut Muzdakir, masuk rana hukum pidana umum yang merupakan wewenang Polri yang menyidik dan Pengadilan Negeri Umum yang memeriksa dan mengadilinya. Bukan wewenang KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 juga delik materiil, harus ada akibatnya, dengan sengaja mencegah apa akibat yang timbul atas pencegahan, merintangi apa akibatnya merintangi, menggagalkan, apa kegagalan yang terjadi, penuntut umum wajib membuktikannya terlebih dahulu sebelum bisa menuntut dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Karena advokat tidak bisa diproses dalam menjalankan tugas membela kleinnya, lanjut Muzdakir, mutlak tidak dapat dituntut sebagaimana Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau yang dikenal sebagai hak imunitas advokat juncto putusan MKRI No 26 Tahun 2013.

Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan".

Pasal di atas itu terkait putusan MK Nomor 26 Tahun 2013 "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan maupun diluar sidang Pengadilan" yang berhak menilai Etikad baik atau tidak adalah Organisasi Profesi advokat, bukan Penyidik/Penuntut Umum.

Mudzakir menambahkan, KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang menyidik, menuntut, dan memeriksa tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana lain merupakan wewenang Polri dan Pengadilan Negeri.

Soal dugaan rekayasa rekam medis, pesan kamar di rumah sakit, dugaan adanya permintaan diagnosa sakit, ini merupakan wilayah kode etik Majelis Dewan Kedokteran Indonesia dan merupakan ranah pidana umum yang bukan wewenang KPK serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
16-05-2018 18:07