Main Menu

AJI Indonesia: Banyak Media Langgar Batas Etik Memberitakan Anak Korban Terorisme

Hendry Roris P. Sianturi
16-05-2018 18:53

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai masih banyak media massa yang melanggar batas etik dalam pemberitaan anak korban terorisme. Bentuknya, mulai dari penayangan foto, gambar, dan pemberitaan.

 

“Masih banyak media yang terang-terangan menyebutkan nama dan memperlihatkan foto wajah anak-anak korban bom bunuh diri,” ujar Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia, Endah Lismartini dalam keterangan resmi, Rabu (16/05).

AJI Indonesia memandang beberapa media berlomba-lomba memberitakan peristiwa terorisme tanpa memperhatikan prinsip etika jurnalistik. “Termasuk siapa pelaku dan korban dalam kejadian tersebut. Ruang redaksi seperti dilanda kepanikan dan sering terpeleset, melupakan masalah prinsip seperti etika jurnalistik,” katanya.

Himbauan AJI Indonesia, agar anak, meskipun orang tuanya adalah pelaku teror, tetap berada dalam posisi sebagai korban. Anak wajib mendapatkan perlindungan, termasuk disembunyikan identitasnya dari setiap pemberitaan.

“Terlebih jika ia selamat, maka media perlu diingatkan untuk mempertimbangkan masa depan mereka, kemungkinan trauma, diskriminasi sosial, dan tekanan publik yang bisa mereka alami. Termasuk membawa stigma sosial seumur hidup,” kata Endah.

Dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, sambungnya, wartawan Indonesia menempuh cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Salah satunya, menghormati pengalaman traumatik dalam penyajian gambat, foto dan suara.

“Hal perlindungan media juga disebutkan dalam Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan,” katanya.

Oleh karena itu, AJI Indonesia mengingatkan pada media massa, bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, hak perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Sehingga, media tetap mempertimbangkan posisi anak sebagai korban dan mengedepankan perlindungan identitas anak dengan tidak menayangkan foto dan gambar mereka.

“Mengingatkan media, bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak-anak dalam situasi konflik adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Juga meminta media untuk lebih sensitif dan ketat dalam memuat berita tentang anak yang terlibat kasus terorisme. Pemuatan berita anak yang tidak sensitif sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri,” ujarnya.

AJI Indonesia juga menyerukan agar para jurnalis dan perusahaan media baik media siber, cetak maupun elektronik untuk melaksanakan peliputan dengan memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai dengan pasal-pasal di atas.

“Menyerukan agar media terutama media online mengoreksi berita yang melanggar kode etik dengan pertimbangan keselamatan dan masa depan anak-anak korban peristiwa tersebut seperti disebutkan dalam Pedoman Media Siber Pasal 5 poin a,” kata Endah.

Terakhir, AJI Indonesia mengingatkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus dan pendampingan pada anak korban kekerasan fisik/psikis. Hal ini tertuang di Pasal 59 UU No. 35/ 2014 tentang Perubahan atas UU No 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Ayat dua dalam pasal 59 menyatakan,  anak korban jaringan terorisme, masuk dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus,” tutup Endah.

Reporter: Hendry Roris Sianturi                                                                                                                                                                                                           Editor: G.A. Guritno

Hendry Roris P. Sianturi
16-05-2018 18:53