Main Menu

Kronologi KPK OTT Bupati Bengkulu Selatan

Iwan Sutiawan
16-05-2018 22:23

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap suap terhadap Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) berkat adanya informasi pengaduan dari masyarakat.

"Tangkap tangan ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat atas indikasi akan adanya pemberian kepada penyenyelenggara negara terkait pekerjaan infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (16/5).

Setelah mendapat pengaduan tersebut, KPK melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan melalui penyelidikan yang dimulai pada 11 Mei 2018 hingga akhirnya melakukan OTT pada Senin sore (15/5) di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

"KPK mengamankan total 4 orang yaitu DIM [Dirwan Mahmud] Bupati Bengkulu Selatan, HEN [Hendrati] istri bupati Bengkulu Selatan, NUR [Nursilawati] Kasie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan JHR [Juhari] swasta atau kontraktor," kata Basaria.

Adapun kronologi penangkapan keempat orang di atas lanjut Basaria, bahwa pada Selasa sekitar pukul 16.20 WIB diduga telah terjadi penyerahan uang dari Juhari kepada Nursilawati. Uang tersebut untuk diberikan kepada Hendrati di rumah pribadinya di Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan.

Juhari setelah menyerahkan uang kepada Nursilawati kemudian menuju salah satu rumah makan di Manna. Tim KPK kemudian menangkap yang bersangkutan sekitar pukul 17.00 WIB.

"Tim KPK kemudian membawa JHR [Juhari] kembali ke rumah HEN [Hendrati]. Sedangkan NUR [Nursilawati] yang telah meninggalkan rumah HEN [Hendrati] pergi menuju rumah kerabatnya di daerah Manna," kata Basaria.

Tim lainnya menangkap Nursilawati sekitar pukul 17.15 WIB. Setelah itu, tim membawa yang bersangkutan ke rumah Hendrati. Tim kemudian mengamankan uang sejumlah Rp 75 juta dari Nursilawati serta bukti transfer sebesar Rp 15 juta yang di antaranya Rp 13 juta diduga pemberian dari Juhari pada 12 Mei 2018.

Setelah itu, tim KPK kemudian membawa Nursilawati ke rumahnya di Kecamatan Manna. Di sana, tim mengamankan uang sejumlah Rp 10 juta. Kemudian, tim kembali membawa Nursilawati ke rumah Hendrati.

Baru dari sana, tim membawa Hendrati, Dirwan Mahmud, Nursilawati, dan Juhari ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal. Baru sekitar 09.30 WIB, Rabu (16/5), tim membawa mereka ke Jakarta untuk menejalani pemeriksaan lanjutan di kantor KPK.

"Dari tangkap tangan ini, tim mengamankan uang tunai Rp 85 juta, bukti transfer sebesar Rp 15 juta, dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP)," kata Basaria.

Bupati Dirwan diduga menerima Rp 98 juta yang merupakan bagian dari Rp 112.500.000 atau 15% komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya untuk 5 proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai Rp 750 juta yang dijanjikan sebelumnya.

"Uang diberikan JHR [Juhari], seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ujar Basaria.

KPK menyangka Juhari (JHR) selaku penyuap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suapnya yakni Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
16-05-2018 22:23