Main Menu

KPK Tanya Pejabat Protelindo Soal Aliran Dana di Rekening Koran ke Sejumlah Pihak

Iwan Sutiawan
18-05-2018 04:25

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (GATRA/Adi WIjaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tentang beberapa dokumen, di antaranya rekening koran perusahaan sub kontraktor PT Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang berisi aliran dana kepada sejumlah pihak.

‎Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (17/5), menyampaikan, penyidik mengonfirmasi hal tersebut kepada Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Mustofa Kamal Pasa, Bupati Mojokerto, Jawa Timur (Jatim).

‎"Penyidik mengonfirmasi sejumlah dokumen yang disita dalam kegiatan penggeledahan sebelumnya, di mana ditemukan rekening koran salah satu korporasi," katanya.

Penyidik juga memeriksa 3 orang saksi lainnya yakni ‎Division Head Finance and Treasuary PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup), Alexander Yota Dinarwati; Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, ‎serta Budianto Purwahjo selaku Direktur PT Tower Bersama.

‎Sebelumnya penyidik KPK menyita bukti aliran dana dari hasil penggeledahan di rumah salah seorang direktur perusahaan sub kontraktor PT Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan rekening koran perusahaan yang berisi informasi aliran dana pada sejumlah pihak," kata Febri, Rabu (9/5).

Penyidik menggeledah rumah atau tempat tinggal salah seorang saksi yang menjabat sebagai salah satu direktur pada perusahaan sub kotraktor PT Protelindo itu pada Senin kemarin (7/5).

"Rumah seorang saksi [direktur perusahaan] yang beralamat di daerah Cibubur, Bogor. Perusahaan saksi merupakan sub-kontraktor dari PT. Protelindo yang ditunjuk untuk mengerjakan atau mengurus perizinan tower di Kabupaten Mojokerto," kata Febri.

Hari ini, penyidik memanggil lima orang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk membongkar kasus korupsi yang membelit Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Mereka adalah Manager Land Leased Renewal Operation Maintenance PT Solusindo Kreasi Pratama (TBG) Yudha Sumantri, Chief Project and Implementation PT Tower Bersama Insfrastruktur Tbk Yogi Pamungkas, Sitac Division Manager PT Protelindo Suciratin, Direktur PT Tower Bersama Budianto Purwahjo, dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achmad Suhawi.

"Penyidik hari ini memeriksa 4 dari 5 orang saksi untuk tersangka MKP [Mustafa Kamal Passa, Bupati Mojokerto]. Unsur saksi dari swasta yakni pegawai PT Protelindo dan PT Tower Bersama," kata Febri.

Adapun materi pemeriksaan hari ini, janut Febri, penyidik mengonfirmasi sejumlah dokumen yang disita dalam kegiatan penggeledahan pada Senin (7/5) di rumah seorang saksi di Cibubur," ujarnya.

KPK menetapkan Bupati Mustofa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan menara telekomunkasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Selain itu, KPK juga mentapkan Permit and Regulatory Division PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup), Ockyanto (OKY); dan Direktur Operasi PT Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka.

Mustofa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto, Jatim, tahun 2015.

"Diduga hadiah atau janji atau suap yang diterima oleh tersangka MKP [Mustofa Kamal Pasa] terkait perizinan menara telekomunikasi ini adalah sekitar Rp 2,7 milyar," kata Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK.

KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ockyanto dan Onggo Wijaya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, KPK menetapkan Mustofa sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Zainal Abidin karena mereka diduga menerima gratifikasi sektar Rp 3,7 milyar.

Penerimaan gratifikasi Mustofa dan Zainal tersebut merupakan fee dari sejumlah proyek di Pemkab Mojokerto, Jatim, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Penyidik masih mendalami dan mengembangkan perkara ini, khususnya penerimaan lainnya.

KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa dan Zainal Abidin melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-05-2018 04:25