Main Menu

KPK Dalami Aliran Suap kepada Legislator Demokrat

Iwan Sutiawan
18-05-2018 04:50

Anggota Komisi IX DPR fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah). (ANTARA/Hafidz Mubarak A/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap pengurusan dana perimbangan daerah dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2018 yang membelit anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis malam (17/5), mengatakan, untuk membongkar aliran dana tersebut penyidik memeriksa Eka Kamaludin. Pria yang berprofesi sebagai konsultan ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin.

"Penyidik masih terus mendalami para pihak dan saksi terkait aliran dana dan proposal usulan proyek dari 2 dinas, yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas PUPR Kabupaten Sumedang yang diajukan dalam rencana APBN-P 2018," ujar Febri.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2018 ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka dari 9 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam (4/5) di Jakarta.

Keempat tersangkanya adalah Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, Yaya Purnomo selaku selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Ahmad Ghiast selaku kontraktor.

Amin Santono, Eka Kamaluddin, dan Yaya Purnomo pihak penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-05-2018 04:50