Main Menu

KPK Siang Ini Umumkan Status Tersangka Korporasi Diduga Cuci Uang

Iwan Sutiawan
18-05-2018 11:02

Bupati Kebumen, Mohamad Yahya Fuad.(ANTARA /Wahyu Putro A/RT)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani kasus dugaan keterlibatan korporasi dalam menampung dan menyamarkan atau mencuci uang hasil tindak pidana korupsi.

"Penyidik sedang tangani sebuah korporasi yang diduga menampung dan menyamarkan hasil korupsi, ada fee proyek terkait kasus kepala daerah yang dikelola oleh sebuah korporasi," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (18/5).

Namun Febri belum bersedia menyampaikan nama korporasi atau perusahaan yang sedang diusut lembaga antirasuah atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)-nya.

"Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di konferensi pers, Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus tindak pidana pencucian uang pertama dengan tersangka korporasi," kata Febri.

"Jika tidak ada perubahan kondisi, siang ini akan disampaikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi tersebut. KPK cukup konsern menelisik keterlibatan perusahaan, baik sebagai pelaku korupsi ataupun pencucian uang," kata Febri menambahkan.

Kasus dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan korporasi ini diduga terkait hasil tindak pidana korupsi Bupati Kebumen, Mohamad Yahya Fuad (MYF) dan kawan-kawannya sebagaimana disampaikan Febri sebelumnya.

"Dari fakta-fakta di penyidikan yang mengemuka, diduga terdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan tersangka," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (17/5).

Penyidik sedang mendalami bukti-bukti dugaan keterlibatan korporasi mengelola atau menampung dana dari hasil tindak pidana korupsi orang nomor satu di Pemkab Kebumen dan rekan-rekannya tersebut.

"Selain menangani perkara dengan tersangka MYF, bupati Kebumen dan kawan-kawan, KPK juga sedang mencermati indikasi peran dan keterlibatan korporasi terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut," ujarnya.

KPK menetapkan Bupati Kebumen, Mohamad Yahya Fuad; Khayub Muhammad Lutfi sebagai tersangka bersama Hojin Ansori dari pihak swasta karena diduga korupsi yakni menerima suap dan gratifikasi mencapai sekitar Rp 2,3 milyar.

Hojin yang sebelumnya menjadi anggota tim sukses Yahya dalam pemilihan bupati, diduga bertugas sebagai penerima suap dan gratikasi untuk sang bupati.

"MYF [Mohamad Yahya Fuad] dengan HA [Hojin Ansori] bersama-sama menerima hadiah atau janji. Padahal, itu patut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya," ujar Febri.

Adapun Khayub Muhammad Lutfi diduga telah memberikan atau menjanjikan sesuatu yakni suap dan gratifikasi agar Mohamad Yahya Fuad selaku bupati Kebumen melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya dalam pengadaan barang dan jasa di Kebumen tahun anggaran 2016.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Mohamad Yahya Fuad dan Hojin Ansori melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sadangkan Khayub Muhammad Lutfi disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) buruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menahan tersangka Khayub untuk mulai 13 Maret 2018 di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Timur (Jaktim) Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. Khayub awalnya ditahan selama 20 hari.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-05-2018 11:02