Main Menu

KPK Tetapkan PT Tradha Tersangka Pencucian Uang Bupati Kebumen

Iwan Sutiawan
18-05-2018 15:21

Muhamad Yahya Fuad (ANTARA/Sigid Kurniawan/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi Bupati Kebumen, Muhamad Yahya Fuad dan kawan-kawan.

"Dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan tersebut diduga sebagai tindak pidana asal dalam penyidikan ini (predicate crime) dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka PT PR [Putra Ramadhan atau PT Tradha]," kata Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Jumat (18/5).

Laode mengungkapkan, kasus ini terungkap hasil dari pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi yakni suap dan gratifikasi yang membelit Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad dan kawan-kawan terkait pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupeten Kebumen tahun anggaran 2016.

Adapun yang menjadi pangkal tindak pidana pencucian uang PT PR atau PT Tradha yakni bahwa Yahya diduga bersama Hojin Anshori selaku kuasa menerima hadiah atau janji yaitu sejumlah proyek. Adapun besaran fee yang disepakati antara 5-7% dari nilai proyek. Adapun sejumlah proyek yang menjadi bancakan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp 100 milyar.

Proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan RSUD Prembun senilai Rp 36 milyar yang diberikan kepada Khayub Muhammad Lutfi, Komisaris PT KAK, proyek senilai Rp 40 milyar kepada Hojin Anshori dan grup Trada milik Bupati Yahya, serta proyek lainnya kepada beberapa kontraktor senilai Rp 20 milyar. Bupati Yahya juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 2,3 milyar.

Dari penyidikan kasus di atas tersebut kemudian KPK menemukan fakta-fakta dugaan bahwa Bupati Yahya selaku pengendali PT PR atau PT Tradha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan proyek di Pemkab Kebumen.

Hal tersebut dilakukan Bupati Yahya dengan cara meminjam bendera 5 perusahaan lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas, sehingga seolah-olah bukan PT Tradha yang mengikuti lelang.

"Hal tersebut dilakukan tujuan menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan (conflict of interest) dalampengadaan, Pasal 121i UU Tipikor," kata Syarif.

Menurut Syarif, KPK menemukan bukti dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan hasil korupsi seolah-olah merupakan dari penghasilan yang sah yang dilakukan PT PR atau PT Tradha.

KPK menyangka PT PR atau PT Tradha melanggar Pasal 4 dan atau Pasal Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-05-2018 15:21