Main Menu

KPK Geledah 3 Tempat Terkait Suap Bupti Bengkulu Selatan

Iwan Sutiawan
18-05-2018 17:39

Ilustrasi penggeledahan oleh penyidik KPK(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 3 lokasi terkait kasus dugaan suap Bupati Bengkulu Selatan atas 5 proyek pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

"Kegiatan penggeledahan di Bengkulu Selatan, sejak pagi pukul 09.30 WIB, tim KPK secara paralel melakukan penggeledahan di 3 lokasi," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (18/5).

Tiga tempat yang digeledah adalah rumah pribadi tersangka Dirwan Mahmud di Jalan Gerak Alam, Kecamatan Kota Manna, kantor bupati, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Penggeledahan masih berlangsung, sehingga kami belum dapat menyampaikan informasi apa saja yang disita dari lokasi tersebut," kata Febri.

KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (DM) dan istrinya Hendrati (HEN), Kasie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nursilawati (NUR); serta kontraktor Juhari (JHR) sebagai tersangka.

KPK menetapkan keempat orang di atas setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mereka pada Selasa sore (15/5) di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

Bupati Dirwan diduga menerima Rp 98 juta yang merupakan bagian dari Rp 112.500.000 atau 15% komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya untuk 5 proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai Rp 750 juta.

"Uang diberikan JHR, seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ujar Basaria.

KPK menyangka Juhari (JHR) selaku penyuap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suapnya yakni Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-05-2018 17:39