Main Menu

Merosotnya Demokrasi dan Pengabaian Kasus HAM Di 20 Tahun Reformasi

Bernadetta Febriana
19-05-2018 07:53

Ilustrasi 20 Tahun Reformasi. (ANTARA/Ismar Patrizki/FT02)

Jakarta, gatra.com - Tanpa terasa, 20 tahun sudah usia reformasi di Indonesia. Apakah selama 20 tahun itu masyarakat Indonesia merasa optimis atau malah pesimis dengan masa depan demokrasi di Indonesia, hal itu tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Menurut Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, bila dilihat dari lamanya kurun waktu (20 tahun) maka memang jalannya reformasi demokrasi di Indonesia bisa dikatakan lebih baik daripada negara-negara lain. "Katakanlah dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Myanmar," kata Usman dalam diskusi mengenai 20 tahun reformasi di YLBHI, Jakarta, Jumat (18/05) malam.

Atau kalau mau lebih ekstrim, lanjutnya, negara-negara yang mengalami Arab Springs bahkan mengalami reformasi demokrasi tidak lebih dari 2 tahun. "Katakanlah Libya, Mesir, itu tidak berusia lama," katanya.

Hanya saja, kata Usman, sejak tahun lalu beberapa penilaian dari lembaga pemerhati demokrasi dunia melihat ada penurunan dalam pelaksanaan demokrasi di negara ini. "Utamanya adalah panasnya Pilkada DKI yang disebut sebagai indikator kemunduran demokrasi di Indonesia," ujar mantan Koordinator KontraS ini.

Kemunduran demokrasi yang tercermin dari gaduhnya Pilkada DKI, kata Usman, disebabkan oleh adanya hyper nationalism yang ditandai dengan makin maraknya intoleransi dan radikalisme.

Dilakukannya sebuah proses pemilu tak cukup dinilai bahwa sebuah negara mampu menjalankan proses demokrasi. "Sebuah index demokrasi tidak hanya dilihat dari hadirnya sebuah proses elektoral, tapi juga apakah yang terpilih kemudian bisa melindungi hak asasi manusia mereka yang marginal seperti buruh, tani dan mereka yang tersingkirkan," katanya.

Penegakan HAM pun tidak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi itu sendiri. "Kalau bicara mengenai HAM, lupakanlah cap kiri ataupun kanan, karena penegakan HAM melampaui itu," katanya. Mulai dari penegakan kebenaran kasus 1965-1966, Tanjung Priok, Talangsari, hingga Aceh dan Papua.

Pemerintah yang terpilih lewat pemilu yang demokratis pun, lanjut Usman, ternyata tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. "Di era Joko Widodo saat ini pun, juga ternyata sulit dilakukan," katanya.

Padahal, lanjutnya, Jokowi sudah menarik para tokoh dan aktivis yang dulunya dikenal kritis di bidangnya masing-masing. "Nama-nama seperti Teten Masduki, Johan Budi, Rizal Damanik, hingga Ifdhal Kasim cukup mentereng dan mumpuni untuk bisa membantu Jokowi menyelesaikan masalah HAM tersebut, namun kenyataannya masih jauh dari harapan," katanya.

Menurunnya index demokrasi dan juga masalah HAM masa lalu yang belumteratasi, lanjut Usman, karena Jokowi harus berhadapan dengan oligarki politik dan kartelisasi partai politik. "Dalam kartelisasi politik, sejujurnya tidak ada yang disebut pro dan oposisi, karena dua pihak ini bisa bekerja sama," katanya.

Usman juga menilai, Jokowi tidak berpegang teguh pada janji kampanyenya. "Jadimkita bisa melihat orang-orang seperti Budi Gunawan dan juga Wiranto bisa mendapatkan jabaran di pemerintahan," katanya.

Maka dari itu, lanjutnya, Usman mengajak masyarakat melakukan otokritik. "Jangan diam saja, karena bila kita hanya membiarkan orang baik sendirian menghadapi dua kekuatan oligarkimpolitik dan kartelisasimparpol sendirian, maka kita hanya bisa kecewa," katanya. Maka dari itu, lanjutnya, semua harus bersama-sama melawan agar reformasi 20 tahun lalu tidak tinggal nama.


 Editor : Bernadetta Febriana

 

 

Bernadetta Febriana
19-05-2018 07:53