Main Menu

BIN : UU Terorisme Lemah, Negara Mudah Diserang

Putri Kartika Utami
19-05-2018 13:26

Direktur Komunikasi BIN, Wawan Hari Purwanto (kanan). (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Terjadinya aksi teror beruntun belakangan ini dinilai karena banyak kelemahan mendasar dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Badan Intelejen Negara (BIN) mendesak percepatan penyelesaian revisis UU Terorisme.

“Revisi ini sudah mendesak luar biasa. Undang-undang kita mengandung kelemahan mendasar dan memungkinkan untuk terus diserang. Dan sekarang ini baru kita rasakan. Pancasila pun tidak diajarkan di sekolah. Dampak jangka panjangnya, ideologi asing masuk,” kata Direktur Komunikasi BIN, Wawan Hari Purwanto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/5).

Regulasi saat ini memangkas sejumlah kewenangan aparat dalam memberantas terorisme. Misalnya, aparat hanya bisa menindak setelah peristiwa teror terjadi. Sedangkan pada tahap gejala, mereka hanya bisa memantau. Aparat selama ini selalu disalahkan, selalu sebagai keranjang sampah tanpa melihat sejumlah kewenangan telah dipangkas.

"Ibarat gigi kalau dicabut mana bisa menggigit? Tidak bisa. Kalau pun tau, terpaksa hanya diawasi, ditongkrongi tapi tidak bisa ditangkap. Hal-hal seperti ini menjadi kendala,” ujarnya.

Negara lain seperti Malaysia dan Singapura justru meniru cara lama Indonesia membasmi gerakan teror, sementara Indonesia malah melepasnya di UU yang ada saat ini. Kondisi demikian membuat Indonesia rentan menjadi negara sasaran teroris.

“Mengapa orang-orang dari negeri jiran justru beroperasi di sini seperi dr Azhari, Noordin M Top ke sini? Karena di sana pasti ditangkap. Di sini sudah longgar Undang-undangnya,” ujarnya.


 Reporter : Putri Kartika Utami

Editor : Bernadetta Febriana

Putri Kartika Utami
19-05-2018 13:26