Main Menu

Politikus PKS : Koopssusgab TNI Justru Hambat Revisi UU Antiteror

Mukhlison Sri Widodo
21-05-2018 05:30

Sukamta (kanan) anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (GATRA/Arif Koes Hernawan/yus4)

Yogyakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mempertanyakan dasar aturan pelibatan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam penanganan kejahatan terorisme. 

 

Keterlibatan TNI dianggap tidak jelas dan justru menghambat selesainya revisi UU Pemberantasan Terorisme. 

Sukamta berkata, meski termasuk tugas TNI dalam bidang operasi militer selain perang (OMSP), Koopssusgab tidak diatur dalam peraturan pemerintah (PP) maupun dalam draft revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Ada dua hal yang membuat saya mempertanyakan keputusan pemerintah melibatkan Koopssusgab TNI, meskipun hal itu merupakan hak pemerintah,” ujarnya di Yogyakarta, Minggu (21/5) malam.

Pertama, OMSP TNI belum punya aturan dalam pemberantasan terorisme. Padahal Komisi I DPR, menurut Sukamta, sudah meminta pemerintah mengeluarkannya sejak tiga tahun lalu. P

eraturan ini menegaskan bidang-bidang penanganan dan pelaksanaan OMSP secara teknis.

Sukamta memaparkan, Koopssusgab sudah dibentuk dan menjadi wujud kesiapan TNI untuk membantu polisi memberantas terorisme. 

Namun, pertanyaan kedua Sukamta, seperti apa posisi dan tupoksi Koopssusgab. Mengingat satuan ini hanya diperbantukan, ia mempertanyakan mekanisme dan koordinasi Koopssusgab dalam menjalankan tugas.

“Ini berbeda jika memang keterlibatan TNI sudah diatur dalam PP maupun UU. Di sana sangat jelas tentang kapan keterlibatan TNI dibutuhkan, bagaimana mekanismenya, siapa komandonya, berapa banyak personel yang dibutuhkan, dan sumber pendanaannya dari mana,” lanjut Sukamta yang maju dari Dapil Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta ini.

Sebagai mantan anggota Pansus Revisi UU Pemberantasan Terorisme, Sukamta melihat   TNI berhasil memberantas tindakan yang membahayakan negara. 

Karena itu, aturan tentang keterlibatan mereka harus disempurnakan.

Menurut dia,  keterlibatan TNI yang tidak jelas saat ini justru menghambat selesainya revisi UU Pemberantasan Terorisme.  

Sukamta melihat pemerintah tidak serius membagi tupoksi tugas Polri dan TNI.

“Dilihat dari fakta, DPR dan pemerintah sepakat bahwa tindakan terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang bermotif politik, ideologi, dan ekonomi. Tinggal sekarang pembagian tupoksinya antara Polri dan TNI bagaimana,” katanya.

Sukamta berharap publik tidak menyalahkan DPR RI karena keterlambatan penyelesaian revisi UU Pemberantasan Terorisme, apalagi kesalalahan dilimpahkan semata kepada partai-partai. 

"Ini tidak benar. Sebab seluruh partai yang ada di Pansus sepakat bahwa revisi UU Antiteror ini harus secepatnya diselesaikan," kata dia.

Menurut dia,  sekarang tugas pemerintah menyelesaikan persoalan penempatan alat-alat negara dengan Polri sebagai garda terdepan diikuti BNPT, TNI, dan BIN. 

“Jika pemerintah sudah memiliki kesepakatan, DPR tinggal menyelesaikan revisi UU Pemberantasan Terorisme dalam satu masa persidangan,” pungkasnya.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
21-05-2018 05:30