Main Menu

Mahfud MD: 20 Tahun Reformasi, Demokrasi Kita Gagal

Mukhlison Sri Widodo
22-05-2018 18:48

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (GATRA/Agriana Ali/yus4)

Yogyakarta, Gatra.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan selama dua puluh tahun, reformasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia gagal. 

 

Demokrasi yang menjadi tujuan reformasi justru berbelok menjadi oligarki.

Pandangan ini disampaikan Mahfud MD kepada wartawan  di Kantor Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Selasa (22/5).

“Di awal reformasi memang demokrasi bisa dijalankan dengan baik. Terbukti penguatan ideologi dalam kelembagaan politik semakin kuat. Tidak ada lagi sekat-sekat ideologi antarpartai, semua berideologi Pancasila,” jelasnya.

Selain itu, demokrasi berhasil melahirkan konsep pemilihan pemimpin  secara langsung oleh rakyat. Ini berbeda dengan masa sebelum reformasi. Saat itu, rakyat tidak terwakili suaranya karena pemimpin sudah dipilih.

Berbagai survei sebelum pemilu dinilai turut mengawal proses demokrasi tidak berlangsung secara sembunyi-sembunyi.

Namun itu hanya di awal reformasi. Mahfud menilai setelah lima tahun reformasi pelaksanaan demokrasi sudah tidak sesuai lagi dengan agenda reformasi. 

Sejak 2003, demokrasi menjadi oligarki dan diisi politik transaksional.

“Setelah lima tahun reformasi, demokrasi berbelok menjadi oligarki. Partai sudah mulai main uang. Pemimpin partai lebih otoriter. Sejak saat itu yang ada adalah demokrasi transaksional,” ujarnya.

Mahfud berkata, demokrasi transaksional inilah yang melahirkan korupsi. Berbagai kebijakan politik dijualbelikan dan ditentukan para pemilik modal.

Menurut Mahfud, demokrasi Indonesia bertentangan dengan teori  bahwa semakin baik pelaksanaan demokrasi maka semakin rendah tingkat korupsi. Yang terjadi justru sebaliknya.

“Untuk mengembalikan demokrasi sesuai agenda reformasi harus ada penguatan hukum. Ini yang menurut saya harus segera dijalankan,” katanya.

Sebab, kata dia, demokrasi tanpa penegakan hukum yang kuat akan menjadi demokrasi liar dan tak terkendali. Demikian juga dengan hukum tanpa demokrasi, maka melahirkan kesewenang-wenangan, persis seperti  di jaman Orde Baru.

"Demokrasi dan hukum harus seimbang untuk melahirkan kesejahteraan bagi rakyat," ujar pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.

Selain itu, menurut Mahfud, untuk mengawal tujuan reformasi, bangsa ini  membutuhkan pemimpin yang kuat dan bersih. 

"Perubahan mustahil terjadi tanpa ada pemimpin kuat dan menjadi suara rakyat," kata sosok yang turut digadang-gadang sebagai calon waki presiden ini.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

 

Mukhlison Sri Widodo
22-05-2018 18:48