Main Menu

Setyo Wasisto : UU Teror Perlu Direvisi Sesuai Jamannya

Andhika Dinata
23-05-2018 15:21

 Irjen Pol Setyo Wasisto. (Antara/Rivan Awal Lingga/yus4)

Jakarta, Gatra.com- Revisi UU No 15 Tahun 2003 atau Undang-Undang Terorisme akan memasuki titik terang. Targetnya Pemerintah dan DPR akan mengetok pengesahan Undang-Undang tersebut pada Juni mendatang. Bila tidak, Presiden Joko Widodo akan meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengatasi kegentingan tersebut.

Inisiasi menggodok RUU Terorisme digeber pasca kejadian Bom Thamrin, awal 2016 lalu. Sekarang pengesahan RUU tersebut dikebut lagi sesaat setelah Tragedi Mei (kasus teror Surabaya dan beberapa tempat lainnya) menguap.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menjelaskan bahwa UU Terorisme yang ada saat ini sudah saatnya diperbaiki dan disempurnakan. UU Nomor 15 Tahun 2003 yang dibentuk waktu itu untuk mengakomodir payung hukum terhadap pelaku terorisme pada saat terjadinya Kasus Bom Bali. “Kita cermati dulu suasana kebathinan pada waktu itu. Ada Perppu yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Oleh sebab itu UU itu dibuat hanya memayungi hukum untuk mengungkap kasus Bom Bali,” terang Setyo kepada GATRA.com, Rabu (23/5) 

Menurut Setyo, jaman sudah berubah. Penegakan hukum harus bergerak responsif. Pola tindak pelaku terorisme juga mengalami kecanggihan. Embrio teroris terus berkembang dengan adanya bantuan teknologi dan perkembangan jihad ekstrim yang dibawa oleh mantan kombatan.

Polisi terang Setyo terus melakukan upaya deteksi dan pendekatan intelijen. Gerak kelompok teror seringkali terendus dan termonitor, namun tidak bisa ditindak sesuai harapan. “Kita tahu kelompoknya siapa, bagaimana cara bergeraknya, dan kita tahu orang-orangnya. Tetapi kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena UU belum memberikan kewenangan,” ucap mantan Wakabaintelkam Polri itu.

Oleh karena itu, ia menyebut UU baru yang digodok harus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bergerak pro aktif. Untuk para pelaku teror yang sudah terindikasi melakukan jihad ekstrim dan bergabung dengan kelompok ekstrim (ISIS dan jejaringnya) dapat dilakukan langkah-langkah penegakan hukum.

“Misalnya orang pergi ke Suriah, teman-temannya mengatakan dia ikut berperang. Kemudian ada foto dan video, itu cukup untuk dia kembali ke Indonesia langsung ditangkap karena sudah melakukan kegiatan terorisme di luar negeri,," ungkap Setyo. 

Tidak hanya itu, Kepolisian juga mengharapkan UU mengatur tentang organisasi terlarang. Kelompok organisasi atau jamaah yang memiliki peran sentral dalam mendukung ideologi teror dan radikal dapat dibubarkan, dicap sebagai organisasi terlarang.

“Pemerintah juga bisa membuat UU tentang organisasi terlarang, yang menentukan itu nanti Kejaksaan dan pengadilan bahwa misalnya organisasi JAD dan JAT dinyatakan terlarang. Maka orang-orang yang terindikasi partisipan bisa dipidanakan”.

Lalu muncul perdebatan tentang peran TNI dalam penanggulangan terorisme sebagaimana diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 (UU TNI), khususnya Pasal 7 ayat 2, angka tiga (3) mengenai operasi militer selain perang mengatasi terorisme. Dengan pendefinisian terorisme sebagai kejahatan negara, maka peran TNI termasuk di dalamnya. UU Terorisme yang baru diharapkan membuka keran peran serta TNI dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kepolisian terang Setyo tidak berkeberatan bila UU baru memasukkan unsur TNI dalam penanganan kasus terorisme.

Menurutnya penanganan terorisme multisektoral dengan melibatkan TNI, Polri, BNPT, BIN, masyarakat dan tokoh agama. “Bagus itu (melibatkan TNI) karena memang ada keterbatasan Sumber Daya, kita mau bekerjasama dengan semua, semua stakeholder harus terlibat, ” katanya.

Mengenai model kolaborasi TNI-Polri dalam penanganan Terorisme menurutnya perlu diatur dalam Undang-Undang bahkan bisa dikuatkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Pola kerja Komando Pasukan Khusus Gabungan (Kopassusgab) menurutnya akan dibahas bersama-sama secara teknis antara TNI-Polri-BNPT dan satuan lainnya.

Ia menjelaskan bagaimana pola kerja Detasemen Khusus (Densus) Polri yang tidak hanya maksimal dalam hal penindakan tetapi juga memiliki kemampuan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penyiapan berkas perkara.

“Jadi begini kalau Densus itu kan bekerja dari awal sampai akhir. Dari penyidikan sampai penindakan. Penindakan itu porsinya hanya sekitar 5%, yang 20% itu pemberkasan kasus, sisanya penyelidikan, ”ungkap Setyo.

Nah, apakah Kopassusgab akan melakukan tugas-tugas yang sama dengan Densus, menurutnya hal tersebut masih dalam pembahasan. “Apakah teman-teman dari TNI dilibatkan dalam hal penindakan saja, kita belum tahu,” tuturnya.

Menurut Setyo konsep Kopassusgab akan berlangsung secara jangka panjang, karena pemberantasan kejahatan terorisme memerlukan waktu yang lama. Baik Kepolisian maupun TNI terangnya sudah membahas masalah ini secara bersama-sama.

“Saya kira ini (Kopassusgab) berlangsung lama, long time. Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI sering membicarakannya. Banyak sekali yang kita bahas dengan TNI, enggak ada masalah, ” kata Setyo menjelaskan.

Namun ada perdebatan tentang munculnya pasal 43 RUU Terorisme yang sering disebut sebagai “Pasal Guantanamo”. Yakni pasal yang mencantumkan kewenangan penyidik untuk menahan dan menginterogasi seseorang terduga teroris selama 6 bulan.

Setyo menyebutnya semua pihak sudah sepakat dengan Draft RUU Antiteror yang saat ini dibahas Pemerintah dan DPR. “Sudah deal semua. Masalah penangkapan, masalah penahanan,. Definisi aja mungkin yang masih belum, tapi sudah mengerucutlah,” tandas Jenderal Bintang Dua itu.



Reporter : Andhika Dinata

Editor : Birny Birdieni

Andhika Dinata
23-05-2018 15:21