Main Menu

KPK Terima Rp 4,3 Milyar Uang Suap yang Dikembalikan 38 Anggota DPRD Sumut

Iwan Sutiawan
24-05-2018 14:00

Gubernur Sumut non aktif, Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan istrinya, Evy Susanti (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/RT)

Jakarta, Gatra.com - Sebanyak 5 orang anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengembalikan uang suap yang diterimanya dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Mereka mengembalikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar Rp 300 juta.

"Rabu kemarin, 5 anggota DPRD mengembalikan uang sekitar Rp300 juta. Sampai saat ini, berarti sekitar Rp 4,35 milyar telah disita KPK yang berasal dari penyidikan terhadap 38 tersangka anggota DPRD Sumut," katanya.

Menurut Febri, pengembalian uang ini akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam penanganan perkara korupsi puluhan anggota DPRD Sumut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 tersangka dari unsur DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Mereka sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan mulai tanggal 19 April 2018. Mereka adalah:

1. Rijal Sirait
2. Rinawati Sianturi
3. Rooslynda Marpaung
4. Fadly Nurzal
5. Abu Bakar Tambak
6. Enda Mora Lubis
7. M Yusuf Siregar
8. Muhammad Faisal
9. DTM Abdul Hasan Maturidi
10. Biller Pasaribu
11. Richard Eddy Marsaut Lingga
12. Syafrida Fitrie
13. Rahmianna Delima Pulungan
14. Arifin Nainggolan
15. Mustofawiyah
16. Sopar Siburian
17. Analisma Zalukhu
18. Tonnies Sianturi
19. Tohanan Silalahi
20. Murni Elieser Verawaty Munthe
21. Dermawan Sembiring
22. Arlene Manurung
23. Syharial Harahap
24. Restu Kurniawan Sarumaha
25. Washington Pane
26. John Hugo Silalahi
27. Ferry Suando Tanuray Kaban
28. Tunggul Siagian
29. Fahru Rozi
30. Taufan Agung Ginting
31. Taisah Ritonga
32. Helmiati
33. Muslim Simbolon
34. Sonny Firdaus
35. Pasiruddin Daulay
36. Elezaro Duha
37. Musdalifah
38. Tahan Manahan Panggabean.

Para anggota atau mantan anggota DPRD Sumut di atas diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari Gatot. Mereka menerima uang sekitar Rp 300-350 juta. Suap diberikan Gatot agar anggota DPRD Sumut menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2012-2014, persetujuan APBD Pemprov Sumut 2013-2014 dan 2014-2015, serta agar DPRD tidak menggunakan hak interplasi terhadap Pemprov Sumut tahun 2015.

KPK menyangka puluhan mantan dan anggota legislatif Sumut itu melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap gubernur Sumut dalam kasus ini, di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Pada 27 Juli 2017, jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
24-05-2018 14:00