Main Menu

Investigasi PKS: Kebijakan Longgar, TKA Melenggang

Cavin Rubenstein M.
25-05-2018 09:41

Sejumlah tenaga kerja asing antre saat melakukan proses pembuatan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) di Imigrasi Bekasi. (ANTARA/Risky Andrianto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI akan terus mengejar kebenaran di isu serbuan tenaga kerja asing (TKA). PKS juga sudah membentuk tim investigasi internal dan mengawal Panitia Khusus DPR tentang TKA asing ini.

 

"Tujuannya supaya menjadi perhatian pemerintah bahwa kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja untuk rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapa pun kita perlu investasi," kata Ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini, di kompleks Parlemen, Kamis (23/5) kemarin.


Kesimpulan sementara yang mereka temukan adalah memang ada masalah dalam regulasi dan kebijakan pemerintah, lemahnya pengawasan. Di atas itu, sambung Jazuli, Pemerintah yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan membutuhkan biaya besar perlu diingatkan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan.


"Data dan fakta berbicara dan ini hasil investigasi dan penelitian yang kredibel seperti dari serikat pekerja dan terbaru hasil penelitian LIPI, kebijakan pemerintah yang longgar terhadap investasi asing termasuk kebijakan bebas visa menjadi penyebab maraknya migrasi TKA terutama dari RRT ke dalam negeri. Sayangnya sebagiannya banyak tenaga kasar dan ilegal," tegas Jazuli.


Jazuli menyebutkan sejumlah kebijakan itu antara lain Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, kebijakan bebas visa berdasarkan Perpres 69 Tahun 2015 (45 negara) dan Perpres 21 Tahun 2016 (169 negara), dan penghapusan kewajiban TKA berbahasa Indonesia berdasarkan Permenaker 16 Tahun 2015.


"Ini serius soal keberpihakan pemerintah pada nasib tenaga kerja sendiri dan juga menyangkut kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi. Jangan sampai atas nama investasi negara kita rugi apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja rakyat sendiri," pungkas Jazuli.


Reporter : Ervan Bayu

Editor     : Cavin R. Manuputty

 

Cavin Rubenstein M.
25-05-2018 09:41