Main Menu

Daftar Nama Para Mubaliq Berpotensi Menimbulkan Perpecahan

Gandhi Achmad
27-05-2018 14:36

Jimly Asshiddiqie (GATRA/Erry Sudiyanto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan sangat memahami niat baik pemerintah merilis 200 nama mubalig.

 

Namun, menurutnya hal tersebut tidaklah realistis dan tidak sesuai dengan budaya amaliyah umat Islam. Sebab dengan adanya rilis memunculkan asumsi bahwa 200 orang nama dai atau mubalig tersebut adalah yang terbaik.

 

"Konteksnya kementerian ingin melakukan kontrol terhadap kegiatan mubalig. Namun kontrol itu sangat mudah dipersepsi secara politik. Itulah kelemahannya," katanya kepada Gatra.com.

 


Jimly menyarankan agar mainset mengontrol tersebut diubah dengan melakukan administrasi dakwah yang dibantu dengan pendataan. Pendataan tersebut sangat berkaitan sekali dengan kebutuhan dari jamaah merujuk dari permasalahan mereka. "Jadi dakwah bukan hanya normatif dari atas ke bawah melainkan juga empirik dari bawah ke atas," kata Jimly.

 

Database yang dimaksud bekas Ketua DKPP ini adalah, bisa dimulai dari data jemaah masjid setiap salat Jumat, status sosialnya, hingga persoalan yang sering terjadi di wilayah tersebut. Dari data itulah mubalig atau penceramah menentukan materi dakwah yang akan dikhotbahkan.

 

Perspektif yang harus dibangun menurut Jimly, dalam hal ini adalah moderenisasi administrasi manajemen dakwah secara lebih komprehensif. "Misalnya bagaimana dakwah di kalangan perkotaan, pedesaan hingga pedalaman. Database bisa menjadi landasan," katanya.

 

Database yang disediakan pemerintah haruslah netral dan bukan untuk kepentingan politik. Database tersebut juga bisa digunakan oleh lembaga lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror hingga Badan Intelijen Negara (BIN) serta pemerintah sebagai acuan dalam membuat kebijakan.

 

Terlebih, data mubalig nantinya juga masuk ke dalam database tersebut. Akan tetapi menurut Jimly, untuk saat ini tidak perlu lagi dirilis seperti sekarang karena dikhawatirkan hanya akan menimbulkan perpecahan.


 

Reporter : DPU

Editor : Gandhi Achmad

Gandhi Achmad
27-05-2018 14:36