Main Menu

MAKI Menggugat Gaji Dewan Pengarah BPIP, Menyanggah Mahfud MD

Rohmat Haryadi
31-05-2018 22:01

Boyamin Saiman (berjenggot) mengadu ke Ombudsman (Dok. Pribadi)

Jakarta, Gatra.com -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) gencar menggugat gaji dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai ratusan juta per orang. MAKI melaporkan kepada Ombudsman terkait dugaan mal-administrasi, dan cacad prosedur penerbitan Perpres 42 tahun 2018 tentang hak keuangan BPIP.

Pengaduan terdiri dari 10 item dugaan cacat administrasi sebagaimana isi surat pengaduan yang diajukan MAKI. Pengaduan telah diterima petugas bernama Santi W yang menjelaskan materi aduan akan diverifikasi secara administrasi dan kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan untuk langkah lebih lanjut. "Kami berharap Ombudsman segera memberikan rekomendasi pembatalan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP yang besarannya oleh masyarakat dianggap terlalu tinggi," kata koordinator MAKI Boyamin Saiman, di Jakarta, 30 Mei 2018.

Boyamin juga menanggapi statement Mahfud MD salah satu anggota dewan pengarah BPIP tentang tidak ada mekanisme pengembalian atau penolakan gaji. Mahfud MD dalam jumpa pers menyatakan tidak ada mekanisme penolakan atau pengembalian gaji. Juga tidak ada pejabat yang menolak atau mengembalikan gaji.

Boyamin menegaskan ada mekanisme penolakan gaji. "Saya sendiri Boyamin pernah jadi DPRD Surakarta tahun 1997-1999 pernah menolak gaji," katanya. Mekanismenya, dengan tidak mau menerima pemberian hak keuangan/gaji mata anggaran purnabakti sebesar Rp5 juta sehingga uang tetap utuh di kas negara APBD.

Boyamin juga pernah menolak pemberian uang perkenalan awal menjabat DPRD yang sumbernya dari saweran dinas mitra kerja. Juga dugaan rencana pemberian uang pembahasan pansus dana hutang untuk renovasi Pasar Singosaren yang konon besarnya Rp 1 Milyar dibagi semua anggota namun sumbernya tidak jelas.

"Dengan saya tolak maka batal rencana pembagian uang gelap tersebut. Jadi sekali lagi mohon kebesaran pak Mahfud MD, Ketua, dan semua anggota Dewan Pengarah BPIP untuk tidak menerima hak keuangan Dewan Pengarah. Yakinlah dengan tidak mau menerima maka uang tersebut tetap utuh di kas negara APBN," katanya.


Uang tersebut pada tahun berikutnya akan bisa dipakai keperluan lain, untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, rehab gedung SD yang rusak, jalan rusak, dan lain-lain. "Jadi Dewan Pengarah BPIP secara langsung telah menyumbang negara menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan," katanya.


Editor: Rohmat Haryadi

Rohmat Haryadi
31-05-2018 22:01