Main Menu

KPK Siap Buktikan Dakwaan Terhadap Syafruddin

Iwan Sutiawan
31-05-2018 23:08

Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri) menyapa kuasa hukumnya (ANTARA FOTO/AprillioAkbar/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

"Mulai di sidang Rabu depan, penuntut umum KPK akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (31/5).

KPK meminta semua pihak mengawal jalannya sidang perkara ini karena penerbutan SKL itu telah merugikan keuangan negara atau rakyat sangat besar yakni sekitar Rp 4,5 trilyun.

"Kita akan melihat bagaimana negara dirugikan di balik kerumitan istilah dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan perbankan," ujarnya.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2002 memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah Rp 4.580.000.000.000 (Rp 4,5 trilyun).

Perbuatan terdakwa Syafruddin tersebut yakni menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petambak yang dijamin oleh PT Dipesena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT MW) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan menampilkan piutang BDNI kepada petambak seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).

Jaksa penunut umum KPK mendakwa Syafruddin melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan pertama.

Atau, perbuatan terdakwa Syafruddin melanggar dakwaan kedua, yakni Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
31-05-2018 23:08