Main Menu

Alasan PDIP Tidak Bela Bupati Purbalingga

Wem Fernandez
06-06-2018 14:06

Bupati Purbalingga Tasdi (ANTARA FOTO/Reno Esnir/yus4)

 

 

Jakarta, Gatra.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap tegas dengan memecat Bupati Purbalingga, Tasdi, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Dia ditenggarai terlibat dalam penerimaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center dengan menerima Rp100 juta sebagai bagian dari commitment fee sebesar Rp 500 juta atau 2,5% dari nilai proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center.

 “Pertama, dipecat dan seperti biasa yang kena OTT enggak ada bantuan hukum ke yang bersangkutan. (Aturan) itu sejak dua tahun lalu, dan ini itu otomatis kita lakukan. Pertama pemecatan seketika, kedua tidak diberi bantuan hukum,” tegas Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (6/6). 

Bagi Trimedya, KPK telah memiliki dua alat bukti yang cukup sehingga melakukan OTT. Pun selama ini, setiap pelaku yang terjaring OTT tidak pernah menang melawan KPK dalam gugatan ke pengadilan. 

“Oleh sebaba itu Ketua Umum  (Megawati) berpikiran dua tahun terkahir ini dua hal itu yang kita mintakan. Satu, pemecatan seketika, dua saya sebagai ketua bidang hukum diminta tidak memberi bantuan hukum kepada para kader,” tegas Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini. 

Selain menangkap Tasdi, KPK juga menetapkan Kepala ULP Pemkab Purbalingga Hadi Kiswanto sebagai tersangka karena menerima suap. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 100 juta serta menyegel 1 unit mobil yang diduga digunakan saat penerimaan suap.

 



Reporter : Wem Fernandez  

Editor: Rosyid

Wem Fernandez
06-06-2018 14:06