Main Menu

Syafii Maarif: Kepemimpinan 10 Tahun Sebelum Jokowi Sia-sia

Mukhlison Sri Widodo
07-06-2018 04:49

Pencanangan Bulan Pancasila di Yogyakarta. (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Meski menyebut tidak mengkritik siapapun, ulama sekaligus anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafi’i Maarif menganggap dua periode kepemimpinan sebelum Presiden Joko Widodo sia-sia karena tidak berbuat apa-apa.

 

Penilaian ini disampaikan mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu saat hadir dalam Pencanangan Bulan Pancasila di Yogyakarta. 

Menurut dia, kepemimpinan yang sia-sia itu karena ini sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, belum terwujud.

“Pemerintah sekarang sedang mewujudkan sila kelima dengan mulai membangun infrastruktur di berbagai pelosok daerah termasuk Papua. Meski dampaknya tidak langsung dirasakan,  sudah tampak tanda-tandanya,” kata Syafii yang akrab disapa Buya ini, Rabu (7/6), di Kantor Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Tanpa menyebut nama, Buya melihat, selama satu dekade sebelum Jokowi jadi presiden, pemimpin sebelumnya tidak melakukan apa-apa demi mewujudkan sila ke lima, bahkan banyak proyek yang sebenarnya diprioritaskan untuk rakyat justru mangkrak.

Menurut Buya, Jokowi bisa gencar membangun selama  ini karena selain berlatar pengusaha juga bebas dari beban politik dan dusta ke pendukungnya.

“Saya tidak ingin mengkritik siapapun. Namun perwujudan sila ke lima adalah kerinduan dan tuntutan sejati manusia. Sila ke lima merupakan dasar utama kemajuan Indonesia,” imbuhnya.

Buya berkata, sekarang tinggal para pembantu presiden harus mampu menerjemahkan dan mewujudkan pikiran dan komitmen Jokowi.

Sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Buya menganggap saat ini tantangan terberat menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata adalah pelaksanaannya.

“Memang tidak mudah. Masyarakat masih trauma dengan indoktrinasi Pancasila secara paksa saat Orde Baru. Meski Pancasila berhasil dipahami, praktek di lapangan nol besar,” ujarnya.

Karena itu, menurut Buya, butuh keberanian besar mengubah paradigma masyarakat atas Pancasila bahwa dasar negara ini membawa keadilan.

Menurut Buya, Presiden Jokowi pernah menyatakan saat ini kesulitan terbesar bukan pada gagalnya penerapan nilai Pancasila, namun karena sistem ekonomi Indonesia masih liberal.

“Bukan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial yang didukung penerapan pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
07-06-2018 04:49