Main Menu

WALHI : Progres Penanganan Tumpahan Minyak di Balikpapan Jauh Dari Maksimal

Sandika Prihatnala
11-06-2018 16:13

Pinggir laut Kota Balikpapan tercemar tumpahan minyak. (ANTARA/Sheravim/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Meski sudah ditetapkan sejumlah tersangka oleh pihak Kepolisian, penanganan kasus tumpahan minyak di Balikpapan menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) jauh dari kata maksimal. Hingga saat ini baru ditetapkan 2 tersangka (individu), yakni ZD selaku Nahkoda kapal MV Ever Judger, dan IS sebagai shift superintendent Pertamina yang bertugas saat kejadian.

 

Menurut Walhi, khususnya dalam konteks penegakkan hukum lingkungan hidup, progresnya masih jauh dari maksimal. Menimbang kasus tersebut dari sisi ekosistem tercatat, setidaknya sepanjang 80 km garis pantai Balikpapan dan Penajam Paser Utara terpapar limbah B3, 4 Kawasan terumbu karang rusak (pulau balang, jenebora, tanjung batu,tanjung jumpai), 17.000 ha manggrove, serta 5 kawasan Padang lamun teluk Balikpapan tercemar, dampak terhadap biota laut, belum termasuk dampak ekonomi masyarakat seperti budidaya kepiting, Budidaya rumput laut [teluk Balikpapan, jenebora], Alat tangkap nelayan tak berfungsi (belat, tenggelam,pancing, jala dll). Ekonomi wisata masyarakat, dll).

Wahyu A. Perdana Manajer Kampanye Pangan, Air & Ekosistem Eksekutif Nasional WALHI menilai penetapan tersangka individu (baik dari pihak kapal MV Ever Judger maupun Pertamina), menimbulkan kerentanan terhadap penegakan hukum lingkungan dan proses pemulihan, sebab korporasi bisa saja lepas dari tanggung jawab. "Patut diingat bahwa dalam kasus lingkungan hidup, tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha (Pasal 116 UU PPLH 32/2009)," ujarnya kepada melalui pesan tertulis kepada Gatra, Senin (11/06)

Pada sisi lain, lanjutnya, kerugian Lingkungan hidup yang terjadi menjadi tanggungjawab mutlak korporasi, tanpa perlu mempertimbangkan kesengajaan ataupun tidak, bahkan dalam pasal 88 UU PPLH menyebutkan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Fathurraziqin Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur menyampaikan, tanggung jawab korporasi menjadi penting agar kasus pencemaran ini tidak hanya menjadi beban masyarakat dan pemerintah, sebab Secara spesifik bahkan disebutkan dalam Perpres 109/ 2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT (Pasal 11).

Dia melanjutkan, setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi pengusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan pengusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain, yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya: "penanggulangan tumpahan minyak di taut, penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut, kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut, dan

kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut," pungkasnya.


Reporter : MEF

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
11-06-2018 16:13