Main Menu

ICJR : Problem Kodifikasi RKUHP Adalah Masalah Serius

Sandika Prihatnala
18-06-2018 10:19

Ilustrasi Rancangan KUHP. (GATRA/Fatikhin/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Isu kodifikasi dalam RKUHP kembali menyeruak. Pemerintah mengklaim RKUHP tidak melemahkan “tindak pidana khusus”. Namun ICJR melihat banyak hal yang terlewatkan oleh pemerintah dan DPR berdasarkan draft terakhir 28 Mei 2018, yang paling rumit soal masalah kodifikasi dan persoalan aturan peralihan yang belum jelas.


Kodifikasi seharusnya mempermudah pembaca undang-undang untuk memahami aturan yang memiliki rumpun yang sama dengan lebih sistematis. Ada beberapa poin yang jadi perhatian ICJR. Pertama, ketidakjelasan yang dimaksud core crime. Pemerintah dan DPR mendalilkan bahwa beberapa ketentuan dari undang-undang sektoral yang kemudian dicopy paste ke dalam RKUHP merupaka delik yang bersifat core crime.

“Dalam konteks ini, ICJR sesungguhnya tidak memahami apa yang dimaksud Pemerintah dan DPR soal Core Crime.,” kata Anggara, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mel.alui rilis yang diterima Gatra, Senin (18/6)


Rancangan Kitab Undang – Undang HUkum Pidana (RKUHP), lanjutnya, merupakan undang-undang kodifikasi, bukan umbrella act. Dalam konteks ini, maka adanya delik yang sekedar cantolan di suatu undang-undang kodifikasi tidak diperlukan. Justru, apabila Pemerintah dan DPR menganggap RKUHP sebagai undang-undang kodifikasi, maka keseluruhan delik harus dimasukkan ke dalam RKUHP.
“Inskonsistensi ini yang menjadi salah satu akar masalah,” ungkapnya.


Kedua, soal ketidakjelasan asas dan ketentuan penyimpangan Buku I di undang-undang sektoral. Pemerintah dan DPR mendalilkan bahwa hanya beberapa ketentuan core crime yang masuk ke RKUHP maka UU Sektoral masih berlaku. Hal ini memang tepat. Namun masalah timbul, bagaiamana RKUHP memastikan ketentuan penyimpangan yang khusus untuk UU sektoral masih berlaku bagi ketentuan dalam uu sektoral yang sudah dimasukkan ke RKUHP?

Secara teknis, apabila satu delik, misalnya pasal 2 UU Tipikor, dimasukkan ke dalam buku II RKUHP menjadi Pasal 687 RKUHP, maka nantinya pasal 687 RKUHP harus merujuk buku I RKUHP, bukan lagi UU Tipikor. Masalah muncul, karena dalam konteks ini pemerintah dan DPR tidak secara cermat dan detail menjelaskan penyimpangan beberapa ketentuan dalam UU Tipikor ke dalam RKUHP.

Misalnya soal percobaan dan permufakatan jahat yang didipidana sama dengan perbuatan selesai sehingga ancaman pidananya sama dengan delik utamanya dalam UU Tikpikor, tidak ada dalam RKUHP.

Hal ini juga menjawab soal asas retroactive atau semua asas dalam pidana pelanggaran berat HAM dalam RKUHP. Mencabut delik dalam UU Pengadilan HAM, namun tidak secara tegas menyebutkan kekhususannya dalam RKUHP akan mengakibatkan hilangnya pengaturan itu. Sebab, penyimpangan terhadap buku I (dalam Pasal 205 ayat (1) RKUHP) soal retroactive, tanggung jawab komando, dll hanya berlaku bagi delik pidana dalam UU Pengadilan HAM, bukan Buku II RKUHP, sekalipun delik pidana tersebut ada dalam Bab Tindak Pidana Khusus yang juga tidak berdampak apa-apa.

Ketiga, RKUHP membuka ruang duplikasi dan keraguan. Secara asas lex posteriori derogate legi priori (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang terdahulu) pemahaman perancang undang-undang terkait kemungkinan tidak adanya pasal duplikasi kususnya untuk delik pada Buku II RKUHP terdengar meyakinkan. Namun begitu, nyatanya tidak semua aturan hanya “dipindahkan” ke dalam RKUHP, beberapa aturan kemungkinan berubah, misalnya aturan dalam pasal 716 RKUHP yang bukan hanya menggantikan pasal 127 RKUHP, namun juga melakukan sejumlah perubahan, hal ini berarti delik yang dipindahkan ke RKUHP tidak secara langsung dicabut dari undang-undang sektoral.

Dalam tataran teknis, untuk memastikan kepastian hukum, tidak ada multi tafsir dan keragu raguan, maka perlu ada aturan penutup yang mencabut ketentuan-ketentuan yang sifatnya duplikasi. RKUHP melakukan hal ini dalam Pasal 731 RKUHP yang secara tegas mencabut beberapa undang-undang agar tidak terjadi pengaturan ganda.

Minimal dari tiga catatan di atas, ICJR menilai ada masalah serius terkait kodifikasi dan aturan peralihan dalam RKUHP. Problem penyimpangan asas pada Buku I oleh undang-undang sektoral yang bisa jadi terlewatkan oleh tim perumus RKUHP bukanlah masalah sepele, dampaknya banyak tindak pidana di undang-undang sektoral yang tidak lagi sama penanganannya dan bahkan cenderung mundur seperti khususnya ketentuan untuk tindak pidana pelanggaran berat HAM.

ICJR menilai bahwa seluruh masalah ini diakibatkan karena tim perancang RKUHP dari pemerintah sangat ngotot untuk membuat KUHP yang seakan-akan baru dengan sentiment anti kolonial. Apabila tadinya amandemen KUHP dilakukan bertahap sebagaimana usul ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, maka kemungkinan permasalahan kodifikasi khususnya bagi tindak pidana di luar KUHP bisa diminimalisasi.


Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
18-06-2018 10:19