Main Menu

Mendagri Minta Iriawan Sukseskan Pilkada Jawa Barat

Hidayat Adhiningrat P.
18-06-2018 16:02

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Antara/Sigid Kurniawan/yus4)

Bandung, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak tudingan bahwa ia telah melanggar aturan terkait penunjukkan dan pengangkatan penjabat gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan. Menurut Tjahjo, ia telah  bekerja sesuai UU yang berlaku.

Menurutnya, masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah berakhir pada 13 Juni kemarin tidak dapat diperpanjang. “Dalam UU, masa tugas Pak Aher (Ahmad Heryawan)  tak boleh dikurangi, dan tak boleh ditambah. Karena tanggal 13 Juni  berdekatan dengan Idul Fitri maka saya buat SK angkat Plh (pelaksana harian) sampai adanya Keppres Penjabat Gubernur," kata Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).

Dalam sambutannya, Tjahjo mengucapkan  terima kasih atas dedikasi, pengabdian dan kerja-kerja pembangunan yang telah dilaksanakan  Aher dan Deddy Mizwar Keduanya dinilai mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Bahkan, ikut mamastikan program nasional  bisa berjalan seiring dengan program prioritas daerah Jawa Barat. "Sepuluh tahun telah bersinergi. Terima kasih selama 10 tahun telah mendukung sehingga tercipta stabilitas  yang mantap di Jawa Barat," katanya.

Kepada M Iriawan, Tjahjo meminta  agar menjalankan tugas untuk  mensukseskan Pilkada 2018 hingga terpilihnya pasangan gubernur- wakil gubenrur definitif nanti. Karena itu ia minta Penjabat Gubernur  selalu koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. "Saya juga percaya KPU dan Bawaslu sangat profesional menggelar Pilkada. Soal keamanan telah dipersiapkan dengan baik oleh Polri didukung TNI dengan tiga matranya," kata Tjahjo.

"Jaga netralitas ASN, untuk sukses Pilkada. Saya yakin seluruh aparatur akan selalu diawasi tak hanya oleh Panwas, tapi juga masyarakat dan media massa. Jabar itu barometer nasional. Jumlah penduduk terbesar dalam konteks Pilkada maupun Pileg dan Pilpres," tuturnya. 

Di ujung sambutannya,  Tjahjo menyentil soal isu poros politik. Kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu, jangan ada istilah poros-porosan. Misal poros Jawa Barat atau poros Jawa Timur. Yang ada hanya  dua poros, yakni poros bekerja dan poros bicara. "Penyelenggara negara, tugasnya bekerja. Mari kita lawan mereka yang berujar kebencian," ujar Tjahjo.


Reporter: Hidayat Adhiningrat P

Editor: Hendri Firzani

Hidayat Adhiningrat P.
18-06-2018 16:02