Main Menu

Istana: Yang Mempolitisasi Isu SARA di Pilkada 2018 Akan Memukul Diri Sendiri

Hendry Roris P. Sianturi
25-06-2018 18:29

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA/Ahmad subaidi/re1)

Jakarta, Gatra.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 akan berlangsung hari Rabu tanggal 27 Juni ini. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko memperingatkan setiap calon maupun tim sukses kontestasi Pilkada 2018, tidak menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) untuk meraup suara.

 

“Isu SARA itu menjadi isu yang mungkin dianggap efektif untuk membangun sentimen. Tapi janganlah itu digunakan. Karena begitu kita memasuki area itu, maka sesungguhnya, itu nanti sendirinya akan memukul dirina sendri. Siapapun dia,” ujarnya di Gedung Bina Graha, (25/06).

Moeldoko menilai, isu SARA acap dipolitisasi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik horisontal. “Jangan coba-coba mengangkat isu SARA, identitas apapun yang pada akhirnya itu akan memunculkan sebuah kondisi munculnya pertikaian. Dan malah semangat untuk bertikai, semangat untuk konfilk,” ujarnya.

Moeldoko meminta agar para calon dan pendukung harus bersifat negarawan. “Tolong ini seorang negarawan harus berpikir lebih jernih, lebih bijaksana dalam mengelola. Kita sebagai bangsa, harus sangat hati-hati dengan empat kata itu, SARA. Itu menjadi sesuatu yang sangat sensitf, apabila itu dibangkitkan menjadi isu kedaerahan, isu agama, dan macam-macam,” katanya.

Berdasarkan pengalaman Moeldoko menjadi Panglima TNI tahun 2013-2015, katanya, TNI selalu berposisi netral dalam setiap suksesi kepala daerah dan presiden. “Untuk itu saya berada di pemerintahan saat ini, ingin menegaskan bahwa tidak ada sebuah permainan yang kita sedang jalankan menuju ketidaknetralan aparat. Tidak ada. Sampai saat ini netralitas TNI dan Polri masih tetap,” ujarnya.

Moeldoko juga menjamin, Presiden RI Joko Widodo tidak akan mempengaruhi netralitas TNI dan Polri. “Nggak ada kebijakan presiden dan seluruh jajaran di bawahnya, bahwa kita mempengaruhi TNI dan Polri untuk tidak  netral. Tidak sama sekali! Saya bisa memberikan jaminan, netralitas TNI dan Polri masih,” katanya.

Untuk mengantisipasi munculnya konflik SARA, ada beberapa hal yang dilakukan menurut Moeldoko. Pertama, saling mengingatkan di antara pemangku kepentingan. Kedua, meminta kesadaran bersama bahwa persatuan dan kesatuan berbangsa, adalah hal yang paling utama. “Jangan hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis. Tetapi kalau ada provokasi yang memunculkan situasi yang unstable, nanti aparat keamanan akan bekerja,” ujarnya.

Menurut Moeldoko, TNI dan Polri telah mengadakan rapat besar untuk mengamankan Pilkada serentak 2018. TNI dan Polri juga sudah mengindentifikasi ancaman-ancaman kemanan di masing-masing daerah. “Polisi punya apa, TNI punya apa, kebutuhan di lapangan seperti apa, nanti bagaimana membangun sinergitas, bagaimana komandonya, itu sudah dipikirakan dengan baik SOP-nya,” katanya.

Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: G.A. Guritno

Hendry Roris P. Sianturi
25-06-2018 18:29