Main Menu

Sekjen PPP; Parpol dan KPU Rentan Digugat Karena PKPU

Wem Fernandez
04-07-2018 23:13

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangun (PPP) Arsul Sani.(Dok. DPR/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 tentang Pemilihan anggota legislatif (pileg) belum menjawab permasalahan yang diperdebatkan selama ini. Justru, PKPU bisa membuat parpol atau KPU sendiri  digugat.

Masalah utama dalam PKPU ini, lanjut Arsul, adalah seseorang yang telah menjadi (eks) terpidana dalam kasus korupsi, bandar narkoba kemudian pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak bisa ikut Pileg. Sementara itu para eks terpidana tersebut telah menjalani semua proses hukum dari negara termasuk --mungkin--denda dari negara atas perbuatan mereka.

"Menurut saya belum menjawab perdebatan hukum, apakah antara cita hukum untuk membuat anggota DPR dan DPRD memang orang yang track recordnya bagus dengan HAM seseorang yang pernah menjadi terpidana dan dia sudah jalani hukumannya. Meskipun itu HAM nya seorang mantan terpidana," jelas Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (4/7).

Disahkannya PKPU oleh Kemenkumham membuat arah gugatan dari para mantan terpidana bisa ke partai politik karena telah menandatangani pakta integritas yang diwajibkan dalam PKPU. Meskipun, lanjut Arsul, partai politik bisa menjelaskan juga bahwa pakta integritas yang ada berangkat dari PKPU.

Oleh sebab itu, saran Arsul, Kemenkumham harusnya membuat terobosan dalam mengesahkan PKPU. Dalam arti, Menkumham membuat catatan bahwa PKPU ini bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

"Tapi agar tidak menghambat tahapan pemilu, ini tetap diundangkan karena PKPU isinya tidak hanya itu, ada soal-soal lain. Karena (PKPU) ini sesuatu yang kontroversial maka pengundangannya pun kalau diberi catatan ini tidak ada juga yang salah. Sebab tidak ada ketentuan UU yang melarang Menkumham sebagai administrator pengundangan dari suatu produk di bawah UU kemudian memberikan catatan," tegas Arsul.

Anggota Komisi Hukum ini menambahkan, jiak ada orang-orang yang merasa dirugikan dengan produk PKPU ini harus segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. MA juga harus memutuskan secepatnya. Pun jika uji materinya sukses dikabulkan dan PKPU itu dikoreksi oleh MA maka harus ada ruang untuk menampung itu.

"Bagaimana menciptakan ruangnya, dengan parpol yang tetap mau mengajukan (kandidat pileg mantan terpidana).  Dibolehkan saja dulu,  atau dinyatakan memenuhi syarat. Seharusnya langkah-langkah itu dulu yang mesti dilakukan," terang Arsul.


Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani 

Wem Fernandez
04-07-2018 23:13