Main Menu

Berikut Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah

Iwan Sutiawan
05-07-2018 00:52

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dibawa ke gedung KPK. (ANTARA/Hafidz Mubarak A/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; dan 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka setelah ditangkap karena diduga menerima suap.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu malam (4/7), menyampaikan, penangkapan mereka itu berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Aceh pada Selasa (3/7).

Basaria menjelaskan, KPK melakukan OTT ini setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Kemudian petugas KPK menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan.

"Hingga melakukan tangkap tangan pada hari Selasa di dua lokasi di Banda Aceh dan Kabupaten Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut KPK mengamankan dan memeriksa  9 orang," kata Basaria.

Sembilan orang yang ditangkap tersebut yakni Irwandi Yusuf dan Ahmadi. Beberapa orang dari swasta yakni Hendri Yuzal, T Syaiful Bahri, Fadli, Dailami, dan Muyassir. Sisanya adalah Kamal selaku ajudan bupati Bener Meriah dan Alpin sebagai ajudan gubernur Aceh.

Penangkapan dimulai setelah petugas KPK mengidentifikasi akan terjadi penyerahan uang sejumlah Rp 500 juta dari Muyassir kepada Fadli di teras salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Muyassir membawa tas berisi uang dari dalam hotel menuju mobil di luar hotel dan turun di suatu tempat dan meninggalkan tas di dalam mobil.

Setelah itu, Fadli menyetorkan uang ke beberapa rekening Bank BCA dan Bank Mandiri masing-masing sekitar Rp 50 juta, 190 juta, dan Rp 173 juta. Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut diduga sebagai pembayaran produksi medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018.

"Sekitar pukul 17.00 WIB, tim kemudian mengamankan FDL [Fadli] dengan beberapa temannya di sebuah kafe di Banda Aceh," kata Basaria.

Setelah itu, Tim Satgas KPK turut mengamankan sejumlah orang lainnya di beberapa tempat terpisah, yakni di Banda Aceh adalah T Syaiful Bahri sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah kantor rekanan. Dari Syaiful, petugas mengamankan uang Rp 50 juta yang ada di dalam tas.

Kemudian, Tim Satgas KPK mengamankan Hendri Yuzal dan seorang temannya di sebuah kafe sekitar pukul 18.30 WIB. Tim lalu bergerak ke pendopo Gubernur Aceh dan menangkap Gubernur Iwandi Yusuf sekitar pukul 19.00 WIB. "Pihak-pihak tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan awal," ujarnya.

Sementara Tim Satgas yang ada di Kabupaten Bener Meriah, secara pararel menangkap sejumlah pihak. Sekitar pukul 19.00 WIB, tim menangkap Bupati Bener Meriah, Ahmadi, berserta ajudannya bernama Kamal serta sopir di salah satu jalan di Takengon.

"Sekitar pukul 22.00, tim mengamankan Dailami di kediamannya di Kabupaten Bener Meriah. Kemudian tim membawa para pihak ke Mapolres Takengon untuk menjalani pemeriksaan awal," katanya.

Sementara di Polda Aceh, Tim Satgas KPK memeriksa Muyassir. Baru besoknya Tim Satgas KPK membawa Hendri Yuzal, Irwandi Yusuf, Ahmadi, dan T Syaiful Bahri ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK.

KPK kemudian menetapkan kempat orang di atas sebagai tersangka. Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

"Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara," kata Basaria.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
05-07-2018 00:52