Main Menu

Advokat Uji Materi Pasal Soal Imunitas UU Advokat

Iwan Sutiawan
12-07-2018 15:07

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid, Jakarta, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hak konstitusional kami terlanggar dengan berlakunya Pasal 16 UU Advokat," ujar salah satu pemohon bernama Deri Hafizh ketika membacakan dalil permohonan di Gedung MK Jakarta, Kamis (12/7).

Para pemohon menguraikan dalam permohonannya ketentuan pasal a quo pernah diuji ke MK dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013. Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut, sehingga ketentuan a quo berubah dengan ditambahkanya frasa "di luar", dengan bunyi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".

Pemohon menilai dengan ditambahkannya frasa "di luar" berakibat hak imunitas advokat mengalami perluasan makna. Para pemohon mengakui bahwa dengan perluasan makna ketentuan a quo, hak imunitas advokat terlindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

"Akan tetapi, di sisi lain, pasal a quo juga memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian 'iktikad baik' oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat," kata Deri.

Menurut pemohon, jika frasa "iktikad baik" tidak dinilai, diperiksa, dan diputuskan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka akan menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi advokat yang digugat.

"Bahwa apabila proses dewan kehormatan organisasi advokat tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan menciderai profesi advokat yang menyandang officium nobile, sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran dan martabat advokat sebagai profesi yang terhormat," urai Deri.

Dengan adanya Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, pemohon seperti dilansir Antara, perkataan atau perilaku advokat yang secara langsung berkaitan dengan etika profesi dapat terjaga.

Pemohon kemudian meminta Mahkamah agar menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 24D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat "iktikad baik" tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-07-2018 15:07