Main Menu

Saksi: Penggabungan Utang Petambak Dipasena Hasil Rapat

Iwan Sutiawan
12-07-2018 16:02

Mantan Deputi AMK BPPN, Mohammad Syahrial. (GATRA/Iwan Sutiawan/re1)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Mohammad Syahrial, mengatakan, penggabungan utang petambak Dipasena yang sustainable dan an sustainable adalah merupakan keputusan hasil beberapa kali rapat sebelumnya.

"Berdasarkan latar belakang meeting 21 Oktober dan 29 Oktober penyelesaiannya harus secara menyeluruh," kata Syahrial saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam sidang perkara korupsi penerbittan SKL BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/7).

Syahrial menyampaikan jawaban di atas menjawab pertanyaan salah seorang jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanyakan apakah penggabungan utang petambak Dipasena sustainable dan un sustainable itu merupakan keputusan terdakwa Syafruddin.

Jaksa penuntut umum KPK juga menanyakan apakah pada 29 Maret 2001 itu KKSK masih efektif berjalan karena sesuai hasil KKSK bahwa hutang petambak unsustainable itu ditagihkan kepada perusahaan inti dalam hal ini PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) sejumlah Rp 1,9 trilyun, lantas apakah ada perintah ditagihkan kepada debitur.

Syahrial menjawab, "Porsi unsustainable itu dikerjakan untuk keputusan 29 Maret 2001 sampai 29 Oktober 2003 itu masih dalam ranah Unit Kerja Aset Manajemen Investasi. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Unit Kerja Aset Manajemen Investasi," ujarnya.

Karena belum menjawab pertanyaan, jaksa penuntut umum KPK kembali menanyakan, apakah pada saat itu ada penagihan kepada debitur. Syahrial mengaku tidak ingat.

Sedangkan saat jaksa penuntut umum menanyakan apakah penghitungan utang petambak plasma sejumlah Rp 3,9 trilyun merupakan gabungan dari utang sustainable dan unsustainable itu merupakan perintah ketua BPPN, Syahrial mengakatan, bahwa pihaknya sudah lama menggabungkan kedua utang tersebut.

Atas jawaban tersebut, jaksa kembali bertanya, sesuai tindak lanjut rapat 21 Oktober 2003, bahwa utang petambak itu awalnya Rp 4,8 trilyun menjadi Rp 3,9 trilyun dengan kurs saat itu 11.000 menjadi 8.500. "Apakah di sini dilakukan penggabungan yang sustain dan unsustain, kemudian hasilkan Rp 3,9 trilyun?" kata jaksa.

Syahrial mengatakan, bahwa jumlah Rp 3,9 trilyun itu merupakan gabungan dari utang petambak sustainable dan un sustainable. "Betul [digabungkan] sustain dan unsustain," ucap pria yang kemudian menjabat Direktur PT Perusahaan Pemulihan Aset (PPA) selepas bertugas di BPPN.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-07-2018 16:02