Main Menu

HMPI: Negosiasi Freeport Beri Efek Elektoral pada Presiden Jokowi

Andhika Dinata
16-07-2018 09:58

Tambang Freeport di Papua. (Dok. GATRA/Wisnu Prabowo/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI), Andi Fajar Asti menilai proses negosiasi yang dilakukan Pemerintah dalam divestasi 51% saham PT. Freeport Indonesia merupakan langkah elegan dalam menyelesaikan sengkarut PT. Freeport dalam beberapa tahun terakhir.

 

“HMPI melihat ini hasil negosiasi yang luar biasa, tentu proses ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan bangsa sendiri,” ujarnya kepada gatra.com, Senin (16/7).

Langkah ini terang Andi juga memberikan efek tambahan dan positive electoral terhadap Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang. “Secara politik pasti sangat membantu citra positif Pemerintah bahwa kepemimpinan Jokowi berani dan serius menyelamatkan aset bangsa," ia menegaskan.

Andi mengatakan, jika citra positif ini berhasil dibangun, maka secara positif akan memengaruhi swing voters untuk menjatuhkan pilihan pada Jokowi. Namun hal itu jika proses divestasi yang dilakukan dinilai membawa manfaat yang besar untuk kepentingan bangsa secara umum dan masyarakat Papua secara khusus.

Nah dalam artikel Bloomberg, 13 Juli 2018 berjudul “Freeport Unveils Indonesia Price But Plenty Left To Resolve" memuat komentar bahwa langkah kesepakatan divestasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak lepas dari akomodasi kepentingan politik Pilpres 2019 mendatang.

Langkah tersebut, tulis Bloomberg, menjadi bagian untuk mengatrol elektabilitas Presiden Joko Widodo.“The deal is likely a face-saving strategy for the Government and designed to give the President some political cover for next years election”.

Adapun negosiasi divestasi Freeport Indonesia hampir mencapai proses final setelah ditekennya kesepakatan awal berupa Head of Agreement (HoA) antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Mc Moran Inc. (FCX) dan Rio Tinto pada Kamis lalu (12/7).

Sebagaimana diketahui kesepakatan divestasi dalam HoA tersebut mencapai angka USD 3,85 milyar atau setara dengan Rp 55 trilyun.

Tercapainya kesepakatan antara PT. Inalum dengan Freeport menunjukkan Pemerintah memiliki itikad baik untuk meningkatkan kepemilikan saham dari yang sebelumnya 9,36% menjadi 51%.

Meski banjir dukungan, tak sedikit pula yang mengkritisi langkah Pemerintah tersebut. Ekonom senior INDEF sekaligus politisi senior PAN Dradjad Wibowo menyebutkan langkah tersebut masih memerlukan fact-check.

Menurut Dradjad ada beberapa hal yang harus dicermati Pemerintah sebelum melakukan langkah divestasi 51% saham Freeport. Salah satu yang menjadi catatan apakah proses divestasi tersebut menguntungkan Pemerintah bila dilihat dari besarnya angka pelepasan hak partisipasi dan pelepasan saham FCX yang mencapai USD 3,85 milyar tersebut.

“Sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp90 trilyun. Dengan kesepakatan harga USD 3,85 milyar, transaksi ini nilainya setara 61% aset Inalum. Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah di kemudian hari," ungkap Drajad menegaskan.



Reporter : Andhika Dinata

Editor : Birny Birdieni

 

Andhika Dinata
16-07-2018 09:58