Main Menu

Ini Menteri-menteri yang tidak Diizinkan Nyaleg oleh Presiden

Hendry Roris P. Sianturi
17-07-2018 17:16

Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Dok. GATRA/Dharma Wijayanto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Presiden RI Joko Widodo telah memberi lampu hijau bagi beberapa menteri untuk maju menjadi calon legislatif 2019. Alasannya, agar menteri yang nyaleg bisa menjadi vote getter alias pengumpul suara partai masing-masing.

 

“Kenapa diberi izin sama Bapak Presiden, karena memang beberapa menteri akan menjadi pengumpul suara, vote getter bagi partai yang bersangkutan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, (17/07).

 Hanya saja, kata Pram, tidak semua pembantu presiden diberi izin nyaleg. Pram menyebutkan ada beberapa menteri yang tidak diizinkan nyaleg. Seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

 “Saya sendiri juga, karena memang tugas sehari-hari memang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Karena memang kan Sesneg, Seskab itu melekat dengan Presiden. Day per day harus mensupport Presiden, sehingga tidak mungkin untuk kemudian menjadi Caleg,” ujar Pram.

Sementara, Presiden Jokowi tidak mengizinkan Mendagri nyaleg karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan. “Kan partner-nya KPU, Bawaslu. Dan dia juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu. Kalau kemudian dia juga menjadi caleg, kan pasti akan ada conflict of interest,” katanya.

 Sedangkan alasan Jokowi tidak mengizinkan menteri lainnya untuk nyaleg karena di masa akhir periode, pemerintah ingin fokus menurunkan angka kemiskinan dan disparitas (rasio gini).

“Presiden betul-betul hal-hal yang berkaitan dengan gini ratio, tingkat kemiskinan, ini benar-benar diturunkan di tahun depan,” katanya.


 

Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Rosyid

Hendry Roris P. Sianturi
17-07-2018 17:16