Main Menu

KPK Periksa Model Fenny Soal Suap Gubernur Aceh

Iwan Sutiawan
18-07-2018 10:22

 Fenny Steffy Burase (wikipedia.web.id/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Fenny Steffy Burase, dara yang disebut-sebut merupakan model asal Manado dan menjadi Event Organizer (EO) Aceh Marathon International 2018, sudah datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap Bupati Bener Meriah, Ahmadi kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

"Saksi Fenny Steffy B pagi ini telah berada di KPK. Datang sekitat pukul 09.30," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (18/8).

Hari ini penyidik KPK memanggil 6 orang untuk menjalani pemeriksaan. Tiga orang di antaranya adalah saksi yang sudah dicegah ke luar negeri yakni Nizarly selaku Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Rizal Aswandi selaku mantan Kadis PU Aceh, Fenny Steffy Burase selaku EO Aceh Marathon International 2018.

Adapun 3 orang lainnya merupakan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Hendri Yuzal, Teuku Saiful Bahri, dan Ahmadi. "Mereka diperiksa untuk tersangka IY [Irwandi Yusuf], Gubernur Aceh," kata Febri.

KPK menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-07-2018 10:22