Main Menu

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah

Iwan Sutiawan
20-07-2018 17:48

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan staf khususnya, Hendri Yuzal, selaku tersangka dalam kasus suap pengurusan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (20/7).

Selain itu, penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan 2 orang tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan swasta T Syaiful Bahri. Mereka juga diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari.

"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018," kata Febri.

KPK memperpanjang masa penahanan Irwandi, Hendri Yuzal, Ahmadi, dan T Syaiful Bahri usai diperiksa sebagai tersangka. KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-07-2018 17:48