Main Menu

Dirut PLN Ketemu Anggota DPR Sehari Jelang KPK Gelar OTT

Iwan Sutiawan
20-07-2018 18:57

Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK.(GATRA/Adi WIjaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengaku bertemu dengan anggota DPR sehari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan sejumlah pihak lainnya.

"Ketemu sama Anggota DPR," kata Sofyan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1 di KPK, Jakarta, Jumat (20/7), tanpa mau menyebut nama anggota dewan yang ditemuinya.

Namn demikian, Sofyan tak menampik pernah bertemu Eni dan pemegang saham Blackgold Natural Resourcea Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Pertemuan dengan Kotjo itu bersama anggota DPR. "Dengan DPR, iya lah," katanya.

Namun Sofyan mengaku tidak tahu saat wartawan menanyakan apakah ada pertemua dirinya dengan Eni dan Kotjo di rumahnya. "Nggak ada, nggak tahu. Tanya penyidik, kita nggak berhak," ucapnya.

Sedangkan soal kesepakatan tentang PLTU Riau 1, Sofyan menyebut bahwa itu merupakan urusan Komisi VII DPR yang di antaranya membidangi energi. "Kan Komisi VII," kata orang nomor satu di perusahaan "stroom" pelat merah ini.

Sofyan yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, menyebut bahwa PLN memilih anak perusahaanya yakni PT PJB yang kemudian menunjuk mitra sebagai penggarap proyek PLTU Riau 1. "Begini, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PT [PLN] kepada PJB. Iya memang itu ketentuannya penugasan," ujarnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan kali ini, Sofyan mengaku ditanya penyidik soal tugas dan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN. "Fungsi saya sesuai dengan fungsi dirut. Ya saya jelaskan yang masalah-masalah kebijakan dan lain sebagainya. Cukup detail," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7). Sebanyak 13 orang, termasuk Eni dan Johannes dicokok. Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW. Proyek ini merupakan bagian dari program 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp 500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp 4,8 milyar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp 2 milyar, Maret 2018 Rp 2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-07-2018 18:57