Main Menu

Menkumham Harus Tanggung Jawab atas OTT Kalapas Sukamiskin

Cavin Rubenstein M.
21-07-2018 14:23

Dahnil Anzar Simanjuntak.(ANTARAnews/re1)

Jakarta, Gatra.com - Tertangkapnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husein dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (21/7) dini hari tadi, harus dipertanggungjawabkan.

 

Pendiri Madrasah Antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa terungkapnya praktik korupsi di Lapas itu bukan hal yang mengejutkan. Berdasarkan informasi yang didapatnya, lapas khusus narapidana koruptor itu adalah rumah dan kantor baru yang nyaman bagi para terpidana. "Asal sanggup membayar mahal. Hanya saja sejauh ini belum ada tindakan hukum yang nyata," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Gatra.com, Sabtu (21/7) siang.

Lebih lanjut, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah itu berpendapat, pihak yang paling harus bertanggung jawab adalah Menteri Hukum dan HAM. "Saya yakin, dia sejak lama tahu rahasia publik tersebut. Tapi tidak ada tindakan nyata," katanya lagi.

Oleh karena itu, Dahnil berpendapat, Kalapas yang terkena tangkap tangan KPK bukan cuma sekadar dicopot. Menkumham juga harus ditanya, apakah benar ada lobi-lobi napi kepadanya atau pihak  terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara. Agar napi bisa mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan. 

"karena rata-rata napi koruptor yang dipenjara di sana punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat, dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik, dan membongkar pratik mafia lapas  yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita," pungkasnya.



Reporter: MEF

Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
21-07-2018 14:23