A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 2018-PKS-Harusnya-Jokowi-Seperti-SBY-Dulu----

Filename: controllers/Frontend.php

Line Number: 60

Backtrace:

File: /var/www/html/application/controllers/Frontend.php
Line: 60
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Frontend.php
Line: 125
Function: default_data_body

File: /var/www/html/public/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 2018-PKS-Harusnya-Jokowi-Seperti-SBY-Dulu----

Filename: controllers/Frontend.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/html/application/controllers/Frontend.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Frontend.php
Line: 125
Function: default_data_body

File: /var/www/html/public/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kritik PP Nomor 32/2018, PKS: Harusnya Jokowi Seperti SBY Dulu
Main Menu

Kritik PP Nomor 32/2018, PKS: Harusnya Jokowi Seperti SBY Dulu

Wem Fernandez
25-07-2018 17:42

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Dok.Instagram/Mardani Ali Sera/RT)

 

 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah langkah yang tidak tepat. 

 


Seharusnya, menurut Mardani, Jokowi berlaku seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala  ‘mengizinkannya’ melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta agar bisa maju di Pilpres, 2014 silam. 

 


“Mestinya seperti Pak SBY dulu, Pak Jokowi cuma datang memberi tahu, Pak saya mau maju, sudah. Karena memang Gubernur tidak di bawah kendali presiden. Bupati juga enggak harus izin ke gubernur mau maju kok,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu,(25/7). 

 


PP Nomor 32 Tahun 2018 mengatur soal tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta tentang permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. 

 


Pada Pasal 29 ayat (1) mengatur Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. 

 


Bagi Mardani, setiap calon yang hendak maju entah itu Wali Kota, Bupati  atau Gubernur menjadi presiden sangat dimungkinkan selama menyandang status sebagai warga negara Indonesia, berusia minimal 40 tahun dan sehat. Tidak boleh hadirnya PP justru mempersulit bakal calon untuk maju. 

 


“Nah saya kritik Pak Jokowi dengan PP ini. Ini bukan sikap yang benar dan negarawan. Kalau saya yakin apapun Insha Allah #2019GantiPresiden,” tutup dia. 

 



Reporter : Wem Fernandez  

Editor      : Cavin R. Manuputty

Wem Fernandez
25-07-2018 17:42