Main Menu

Banyaknya Korban Kapal Tenggelam Indikator Tidak Ada Kontrol Keselamatan

G.A Guritno
26-07-2018 09:27

Diskusi ‘’Angkutan Sungai dan Penyeberangan’’.(GATRA/Guritno/re1)

Jakarta, Gatra.com - Klaim sebagai bangsa maritim yang modern masih jauh dari harapan. Sejumlah kecelakaan armada kapal penumpang menandakan bahwa pengawasan, regulasi, manajemen, dan penataan kelembagaan terkait keselamatan kapal penumpang tidak diselenggarakan dengan baik.

 

Kesimpulan itu mengemuka dalam round table discussion (RTD) bertopik Membenahi ‘’Angkutan Sungai dan Penyeberangan’’ yang digelar oleh Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) di Ruang Antonov Persada Purnawira Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/7). Padahal dalam hal penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan keselamatan di laut negara harus hadir di seluruh aspeknya. 

Kecelakaan bertubi yang menelan ratusan korban meninggal itu sungguh miris, karena justru terjadi di seputar hari raya dan masa liburan dimana masyarakat memanfaatkannya untuk bersilaturahim dan berwisata. Pada situasi itu dimana calon penumpang membludak, sering pengawasan, kontrol dan prosedur keselamatan armada kapal di perairan dan laut banyak dilanggar.

Menurut ketua IK2MI Laksamana Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo kesadaran maritim tidak sekedar pemahaman akan ruang hidup geopolitik dan geoekonomi sebagai bangsa maritim, namun juga berwujud konkrit  berupa wilayah maritim sebagai medium transportasi, pertahanan, pemersatu, sumber kehidupan dan kepentingan keselamatan manusia.

‘’Terkait kecelakaan kapal, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan agar jangan terulang lagi. Untuk itu IK2MI mencoba merumuskan dan mendorong implementasi bagaimana kecelakaan di perairan diminimalisasi, manajemen keselamatan yang efektif dibangun, infrastruktur pelayaran yang memadai disiapkan dan konektivitas antar pulau dalam sistem pelayaran nasional dibangun,’’ katanya.

Kecelakaan yang terjadi berulang, menurut Didik, merupakan kesalahan sistemik menyangkut kultur dan struktur keselamatan di laut. Indonesia dengan ribuan jalur penyebarangan antar pulau, danau dan sungai sudah seharusnya mengadopsi dan membangun kultur keselamatan transportasi di perairan. Hal tersebut harus bisa dimulai dari stakeholders di dunia dan industri pelayaran.

‘’Untuk itu, mulai sekarang IK2MI berharap mekanisme kontrol kelayakan kapal, operasional pelaksanaan, penindakan, serta  kompetensi SDM yang menjalankan rangkaian proses pelayaran harus ditata ulang, dibenahi dan diawasi secara terus-menerus. Jangan sampai lengah,’’ ujarnya.  

RTD yang dipandu oleh moderator Brigjen Pol. (Purn) E.H. Allagan itu menghadirkan tiga narasumber yaitu dari unsur Kababarkam Mabes Polri Kombes Pol. Saiful Badhar, Kadiskum Koarmada I Kol Laut Farid Maruf, dan praktisi bidang maritim dan mantan Direktur KPLP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Triyuswoyo.

Dalam RTD itu sekitar 50 an peserta yang hadir dari unsur pejabat Basarnas, TNI AL, Polri, Kemenhub, ASDP, Bakamla, ITB, IKPPNI, dan stakeholders lainnya terhenyak melihat tayangan video detik-detik tenggelamnya  KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara, 18 Juni dimana sekitar 192 orang ikut tenggelam.  Saling lempar tanggung jawab dan cuci tangan acap kali terjadi jika peristiwa kecelakaan menimpa rakyat kecil yang seharusnya mendapat pelayanan maksimal.

Menurut Triyuswoyo, pada kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun banyak faktor yang dilanggar, seperti kapal tidak laik berlayar, tidak ada uji KIR, unit peralatan keselamatan tidak tersedia, tidak ada daftar manifest, kelebihan penumpang, dan tidak ada kontrol petugas di dermaga.

‘’Pelanggaran seperti itu mungkin telah berjalan lama dan terjadi juga di tempat-tempat lain, oleh sebab itu agar tidak terulang lagi dengan korban yang tidak perlu, maka standar keselamatan harus dipenuhi dengan tanpa kompromi,’’ tandasnya.

Editor: G.A. Guritno

 

 

 

 

 

G.A Guritno
26-07-2018 09:27