Main Menu

Industri Pariwisata Meningkat, Eksploitasi Anak Berpotensi Tumbuh Pesat

Putri Kartika Utami
28-07-2018 17:36

Anggota Komisi VIII, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. (Dok.DPR RI/RT)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah tengah menggenjot sektor pariwisata sebagai andalan pemasukan negara. Berbagai objek wisata gencar ditawarkan di pasar domestik dan internasional. Namun, DPR mewanti-wanti ada ancaman eksploitasi anak di balik peningkatan industri rekreasi ini.

“Kita semua harus mencegah jangan sampai Indonesia menjadi surga bagi para pelaku pelecehan seksual anak," ujar Anggota Komisi VIII, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat menjadi pembicara pada ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Sabtu (27/7) di Bali.

Kebijakan bebas visa masuk yang diberikan pemerintah kepada banyak negara memang bagus. Namun di sisi lain, ia melihat ini jadi peluang bagi pelaku yang mengincar anak-anak untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Pengembangan ini pasti menyedot banyak tenaga kerja, termasuk yang bersifat ilegal yaitu industri prostitusi, yang di dalamnya sering melibatkan anak-anak.

Sesuai data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa masuk Indonesia. Kementerian yang sama juga mencatat hingga September 2017, pemerintah telah mendeportasi 107 orang yang diduga sebagai pedofil. Deportasi melalui berbagai bandara di Indonesia.

Politisi Gerindra itu mengatakan, Ending The Sexual Exploitation of Children (ECPAT) Indonesia mencatat 30% pekerja seks komersil adalah anak-anak. ECPAT Indonesia menganalisa 13 kasus yang diduga pedofil dari data tersebut. Hasilnya, 12 kasus deportasi ini memiliki tujuan ke Bali.

"Pelakunya bisa siapa saja, wisatawan asing atau pun lokal. Tapi yang perlu digarisbawahi, data di atas menunjukkan ancaman pelecehan seksual kepada anak sudah sangat nyata dan itu ada di sekitar kita, di tempat wisata kita," ujar ibu dua anak itu.

Celakanya, Indonesia tidak punya payung hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan ini. Dari berbagai UU yang menyangkut perlindungan anak, tak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus terkait eksploitasi seksual anak di destinasi wisata (Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism/SECTT).

"Akan menjadi ironi di masa mendatang jika saat devisa dari sektor pariwisata meningkat, anak-anak Indonesia yang mengalami ekspolitasi seksual juga meningkat,” kata perempuan yang akrab dipanggil Sara tersebut.

Perlu ada evaluasi dan peningkatan payung hukum serta pengimplementasiannya dari segi perlindungan anak di sektor pariwisata. Apalagi, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

Politisi Gerindra ini berharap fraksinya menginisiasi dan mendorong DPR agar pasal SECTT dapat dimasukkan dalam setiap UU yang menyangkut tentang perlindungan anak. Regulasi yang kini tengah dibahas adalah RUU KUHP, RUU Pekerja Sosial, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Pasal SECTT penting untuk dibahas lebih lanjut dan untuk dimasukkan dalam revisi UU yang terkait, maupun rancangan UU yang sedang atau akan dibahas," ujarnya.


Reporter: Putri Kartika Utami 
Editor: Iwan Sutiawan

Putri Kartika Utami
28-07-2018 17:36