Main Menu

Melestarikan Ideologi Pancasila dengan Keteladanan

Cavin Rubenstein M.
31-07-2018 17:55

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko (Gatra/Eva Agriana Ali/afn)

 

Jakarta, Gatra.com - Ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak pula jalan untuk melestarikan ideologi Pancasila.

 

Bila pembekuan organisasi ekstrimis Jaringan Ansharut Daulah (JAD) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (31/7) pagi tadi dianggap sebagai upaya negara menegakkan ideologi lewat jalur hukum, maka ada pula cara halus untuk menjaga kelestarian Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia. Itu adalah dengan memberikan teladan. Bukan sekadar indoktrinasi seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru dahulu.

Menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, keteladanan adalah laku paling penting dalam pengarusutamaan Pancasila di kehidupan sehari-hari. “Bila seorang pemimpin itu lakunya penuh noda, bagaimana anak muda bisa percaya tentang kebaikan Pancasila?” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Gatra.com, Selasa (31/7) sore.

Menurutnya, keteladanan keluarga menjalankan nilai luhur Pancasila akan lebih efektif bagi generasi muda sekarang, ketimbang menggunakan pendekatan indoktrinasi. “Mereka lebih senang cara komunikatif, partisipatif, dan interaktif,” pungkasnya.

Pernyataan Moeldoko itu disambut oleh anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo, yang menjelaskan bahwa sejauh ini mereka sudah mengadakan berbagai kegiatan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Mulai dari seminar, workshop, hingga roadshow ke berbagai lembaga pendidikan.

“Kita ingin mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan jadi kebiasaan di masyarakat,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (31/7).

Menurutnya, contoh pengamalan Pancasila yang paling relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari adalah menerima perbedaan dan saling menghargai. “Tradisi tidak diskriminatif itu kan sudah jalan sejauh ini,” kata Benny.

Dari segi pemerintah, pun menurutnya sudah melaksanakan salah satu sila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pembangunan Indonesia Timur, BBM satu harga, pemerataan jawa-luar jawa itu kan cita-citanya untuk menghapus kesenjangan ekonomi,” ucapnya lagi.

Kini, Benny mengungkapkan bahwa BPIP sedang menjajaki untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi pendidikan. Baik itu dalam bentuk buku khusus atau diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas, pendidikan Pancasila sudah tidak bisa lagi dipaksakan ada di lingkungan sekolah. Berbeda dengan masa sebelum reformasi dulu. Keleluasaan itu pun makin menjadi di lingkungan sekolah swasta. “Belum tentu mereka mengenalkan Pancasila di sekolahnya,” kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa bila tidak dikenalkan nilai Pancasila secara intens, maka otomatis pola pikir peserta didik akan terpengaruh. Termasuk dalam cara mereka menjalankan toleransi beragama, antar suku, atau pemikiran tentang keadilan sosial.

Ia berharap pemerintah bisa mengawasi dan mengingatkan lebih intens lagi mengenai pelajaran Pancasila di lembaga pendidikan formal. “Kalau kurikulum jelas, pelaksanaannya ini yang perlu diawasi lagi,” tuturnya.


 

Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
31-07-2018 17:55